- AP Photo/Ben Curtis
VIVAnews - Pemerintah Mesir memecat 669 perwira tinggi polisi karena terlibat kekerasan atas para demonstran, yang menuntut mundur Presiden Hosni Mubarak pada Revolusi 25 Januari lalu. Pemecatan massal ini disebut-sebut sebagai perombakan terbesar dalam tubuh kepolisian Mesir tahun ini.
Menurut stasiun berita CNN, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Alla Mahmoud pada Rabu waktu setempat mengatakan sebanyak 505 perwira berpangkat jenderal dan 82 perwira berpangkat brigadir jenderal dipecat dari kesatuan. Sebanyak 27 perwira didakwa terlibat langsung membunuh para demonstran.
Pemecatan polisi yang bertindak semena-mena ini adalah salah satu permintaan utama dari para demonstran yang bertahan di Lapangan Tahrir, Kairo, yang menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Hosni Mobarak.
Mereka sudah berminggu-minggu bertahan dengan membawa televisi, pakaian, komputer jinjing, kantong tidur, dan pakaian yang menunjukkan bahwa mereka akan tinggal untuk waktu yang lama disana.
Permintaan para demonstran lainnya adalah perbaikan ekonomi, pengunduran diri Menteri Dalam Negeri, proses peradilan yang cepat untuk para petugas, dan penghentian pengadilan militer. Selama tuntutan belum dipenuhi, mereka akan terus bertahan di Tahir Square dan memblokade arus lalu lintas sekitar tempat tersebut.
Saat ini pemerintahan Mesir diambil alih oleh militer setelah Presiden Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari lalu. Mereka berencana mengadakan pemilu parlemen pertama setelah mundurnya presiden pada bulan September.
Presiden Mubarak sendiri dijadwalkan akan menjalani sidang di Pengadilan Kriminal Kairo pada 3 Agustus. Tuduhan yang akan dikenakan kepadanya antara lain korupsi dan pembunuhan para demonstran. (eh)
Operasi Perdamaian Dunia, Mabes TNI Akan Kirim 1025 Prajurit Pilihan ke Kongo
Mereka akan menjalani operasi selama satu tahun di Republik Demokratik Kongo
