- AP Photo/Nasser Nasser
VIVAnews - Pemerintah Jerman sepakat untuk memberikan pinjaman bantuan dengan jumlah besar kepada kelompok pemberontak Libya. Dana ini hanya diperuntukkan bagi tujuan kemanusiaan dan bantuan rakyat sipil.
Dilansir CNN, Minggu waktu setempat, 24 Juli 2011, Jerman akan meminjamkan dana sebesar 100 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun kepada Dewan Nasional Transisi, pemerintahan baru bentukan pemberontak Libya. Sebelumnya, Jerman juga telah meminjamkan dana sebesar 7 juta euro atau Rp59 miliar kepada pemberontak.
Jerman mengatakan bantuan ini diberikan kepada pemberontak untuk mengatasi kesulitan menghadapi tentara Moammar Khadafi. Jerman beranggapai tindakan Khadafi sudah keterlaluan dalam menggempur warganya.
"Karena perang Kolonel Khadafi terhadap rakyatnya, situasi di Libya menjadi sangat sulit. Banyak kekurangan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti medis dan makanan," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle.
Menurut Jerman, dana bantuan utang ini akan dibayarkan oleh Libya dari aset dan dana Khadafi di luar negeri yang telah dibekukan. Uang Khadafi tersebut baru akan dibayarkan kepada Jerman setelah Dewan Keamanan PBB mencairkannya kembali.
Namun, langkah Jerman ini ditentang pemerintahan Khadafi. Menteri Keuangan Libya, Abdulhafid Zlitni, mengatakan tindakan Jerman mengambil aset Khadafi dinilai melanggar hukum internasional.
"Jika dana dari sebuah negara dibekukan oleh Dewan Keamanan PBB, maka dana tersebut tidak bisa disita atau digunakan. Ada berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh bank. Sistem moneter internasional tidak bisa diam saja dalam menanggapi hal ini," kata Zlitni.
Jerman tidak tergabung dalam pasukan NATO dalam menggempur tentara Khadafi di Libya. Jerman juga memilih abstain dalam pengambilan suara di PBB mengenai partisipasi asing di negara tersebut.
Namun, Kanselir Jerman Angela Merkel berharap operasi NATO berjalan sukses. Jerman menganggap pemerintahan Khadafi tidak efektif lagi dan mengakui pemerintahan transisi pemberontak.
Kota Ini Sahkan Undang-undang yang Izinkan Guru Bawa Senjata Api ke Sekolah
Meski banyak ditentang, anggota parlemen di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat, baru saja mengesahkan undang-undang yang mengizinkan guru untuk membawa senjata api
