- AP Photo/DigitalGlobe
VIVAnews – Jepang memecat tiga pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan dan keselamatan fasilitas nuklir, di tengah krisis yang masih berlangsung di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Daiichi, Fukushima, yang dihantam tsunami beberapa waktu lalu.
Seperti dikutip dari BBC, Menteri Industri dan Perdagangan Jepang, Banri Kaieda mengatakan, tiga pejabat senior akan bertanggung jawab karena salah dalam menangani persoalan di PLTN Fukushima tersebut. Sampai saat ini, PLTN Fukushima masih mengalami kebocoran dan mengeluarkan radiasi.
Krisis nuklir tersebut juga membuat hubungan dekat antara pemerintah dan industri nuklir di Jepang menjadi sorotan. Ketiga pejabat senior yang dipecat dari posisi mereka adalah Kepala Badan Keselamatan Nuklir Nobuaki Terasaka, Kepala Badan Sumber Daya Alam dan Energi Tetsuhiro Hosono, dan Wakil Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Kazuo Matsunaga.
Kaieda yang memainkan peran kunci dalam menangani krisis Fukushima, juga menyatakan berencana untuk mengundurkan diri sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Namun Kaieda tidak mengatakan kapan dia akan mundur, terlepas dari konfrontasi hebatnya dengan legislator dari pihak oposisi.
“Saya berencana membawa hawa segar ke dalam kementerian dengan melakukan perombakan besar-besaran. Itulah yang telah saya pikirkan selama sebulan ini. Saya akan memasukkan wajah-wajah baru untuk membangun ulang kementerian,” kata Kaeida dalam konferensi persnya.
Ia mengungkapkan, kementerian juga berencana untuk membentuk badan pengatur keselamatan atom yang baru dan independen. Sampai saat ini, Kementerian Industri dan Perdagangan Jepang mengemban tanggung jawab bukan hanya untuk urusan keselamatan, tapi juga untuk mempromosikan pemanfaatan tenaga nuklir di negeri sakura itu.
Perdana Menteri Naoto Kan baru-baru ini mengatakan, Jepang harus beralih ke sumber energi alternatif. Saat ini Jepang menghadapi kekurangan tenaga listrik karena dua pertiga dari reaktor nuklir di negeri itu dalam kondisi mati. Warga lokal menolak memberi izin kepada pemerintah guna menghidupkan kembali reaktor-reaktor nuklir itu untuk pemeliharaan rutin. (eh)