- AP Photo/Ariel Schalit
VIVAnews - Pemerintah Israel membentuk komite yang terdiri dari menteri dan ahli ekonomi kenamaan negara tersebut. Komite dibentuk untuk merumuskan upaya meredam kenaikan harga dan memangkas biaya yang dinilai mencekik rakyat.
Dilansir dari laman Associated Press, Senin, 8 Agustus 2011, Komite baru bentukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini diwajibkan membuat laporan tinjauan di berbagai sektor dalam jangka waktu sebulan. Dari laporan tersebut, pemerintah Israel akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
"Rasanya sulit mengacuhkan suara masyarakat. Ekonomi Israel kuat, namun kami tahu bahwa kami harus melakukan perbaikan nasional dan sosial dengan kepekaan," ungkap Netanyahu.
"Kami akan mendengarkan rakyat. Kami akan bicara dengan rakyat," lanjutnya. Walaupun demikian, PM Israel tetap menolak bertemu dengan perwakilan demonstran.
Pembentukan komite ini menyusul aksi demonstrasi yang sudah berjalan selama beberapa minggu dan mencapai puncaknya pada Sabtu malam, 6 Agustus 2011. Jika tidak ditanggapi, para demonstran mengancam akan mengadakan demonstrasi yang diikuti jutaan orang pada 3 September mendatang.
Setelah berminggu-minggu menuntut perubahan, para demonstran mempublikasikan daftar permintaan yang harus segera dipenuhi. Termasuk di dalamnya adalah tuntutan penurunan harga apartemen dan pemotongan 16 persen pajak penjualan. (umi)
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
