- Reuters Photo
VIVAnews - Upaya Palestina meminta pengakuan kedaulatan negara dari PBB membuat Israel dan Amerika Serikat berang. Amerika mengancam akan veto jika PBB mengakui Palestina, sementara Israel mengatakan akan ada konsekuensi keras atas keputusan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman, dilansir dari stasiun berita CNN Rabu 14 September 2011. Namun, dalam pernyataannya tersebut dia tidak mengatakan konsekuensi apa yang akan diterima Palestina tersebut.
"Belum waktunya untuk memberikan rinciannya. Namun saya berharap konsekuensi yang keras itu tidak akan terjadi, dan akal sehat akan mencegah keputusan pengakuan PBB dan melanjutkan negosiasi damai," kata Lieberman.
Lieberman juga mengatakan dibukanya blokade dan ditariknya pasukan Israel di Gaza tidak akan menciptakan perdamaian. Dia juga pernah menyerukan seluruh pemerintahan Israel untuk tidak memmiliki hubungan dengan pemerintahan Presiden Palestina Mahmud Abbas, demi mencegah Abbas mengajukan proposal pengakuan dan keanggotaan ke PBB.
Palestina dijadwalkan akan mengajukan proposal tersebut dalam Sidang Umum PBB 19 September mendatang. Menurut laporan di laman PBB, sebanyak 124 negara saat ini telah mengakui kedaulatan Palestina, namun mendapatkan penentangan keras dari AS.
Pemerintahan Barrack Obama mengatakan pengakuan oleh PBB hanya akan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan. Dia mendesak dilanjutkannya perundingan damai kedua negara yang terhenti akibat Israel kembali pembangunan pemukiman di wilayah Palestina.
Untuk menjadi anggota PBB, Palestina harus melalui persetujuan Dewan Keamanan. AS sebagai anggota tetap mengancam akan memveto keputusan tersebut.
Saat ini, posisi Palestina di PBB hanyalah sebagai observer (negara pengamat). Palestina juga telah lama mengusahakan secara formal, setidaknya memiliki status sebagai non-member state (negara non-anggota) PBB, berdampingan dengan Kosovo, Taiwan, dan Vatikan. (adi)
Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres, Anies: Semoga MK Beri Keputusan yang Baik
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan buka suara soal penyerahan berkas kesimpulan yang diberikan oleh Tim Hukum Nasional Amin ke Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa
