- Youtube
VIVAnews - Komite bantuan Uni Eropa dan Amerika Serikat berencana memotong dana bantuan kepada Palestina, jika negara tersebut bersikeras mendesak pengakuan kedaulatan dari PBB. Namun, pemerintah Israel menentang hal ini dan mengatakan bantuan itu penting bagi perkembangan di Palestina.
Dalam situs resminya, Kamis 15 September 2011, pemerintahan Benjamin Netanyahu mengatakan Palestina saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan fiskal. Israel menyerukan bantuan internasional tetap mengalir bagi perkembangan perekonomian Palestina.
"Bantuan ini akan sangat membantu peningkatan sektor publik, yang akan menambah pemasukan negara tersebut," tulisan laporan Israel, dilansir dari kantor berita Reuters.
Pernyataan Israel ini dikeluarkan menjelang putusan apakah akan dilanjutkannya bantuan Ad Hod Liaison Committee yang beranggotakan 12 negara anggota Uni Eropa dan AS, pada 18 September mendatang. Rencananya, pada pertemuan itu, komite akan membahas dokumen yang berjudul "Langkah yang akan Diambil Israel dalam Mendukung Perekonomian dan Struktur Sosial Ekonomi Palestina."
Pertemuan diadakan terkait usulan beberapa anggota parlemen AS untuk memotong dana bantuan ekonomi tahunan sebesar US$500 juta kepada Palestina. Ancaman pengurangan bantuan dilakukan jika pemerintahan Mahmoud Abbas tetap mendesak PBB mengakui kedaulatan negaranya pada Sidang Majelis Umum PBB 19 September nanti.
Namun, para anggota parlemen AS ingin mendengarkan lebih dulu pendapat Israel sebelum mengambil keputusan. Dalam pernyataannya, pemerintah Israel mengatakan Palestina sudah kesulitan akibat menurunnya bantuan internasional. Jika kembali dikurangi, hanya akan membuat negara itu semakin menderita.
"Perekonomian yang berjalan lambat akan berpengaruh besar pada krisis fiskal yang tengah diderita Palestina, akibat menurunnya jumlah bantuan. Selain itu, Palestina juga tengah kesulitan mendapatkan utang dari sistem perbankan akibat perekonomiannya yang menurun," tulis pemerintah Israel. (umi)
Kepemimpinan Perempuan di BUMN dan Cara BKI Lanjutkan Semangat Kartini
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar dan mewujudkan cita-citanya.
