- Reuters/Ibraheem Abu Mustafa
VIVAnews - Partai Hamas menentang upaya pemerintahan Mahmoud Abbas menuntut pengakuan kedaulatan Palestina di PBB, serta mengajukan permohonan keanggotaan di organisasi antar bangsa tersebut. Hamas mengatakan keputusan yang diambil secara sepihak itu akan merugikan pengungsi Palestina di berbagai negara.
Hal ini disampaikan oleh perwakilan Hamas di Damaskus, Suriah, dilansir dari laman The New York Times, Minggu 18 September 2011. Dalam pernyataan tersebut, Hamas menolak langkah pemerintahan Partai Fatah membawa permasalahan dengan Israel ke PBB. Mereka mengatakan bahwa aksi tersebut adalah aksi unilateral, tanpa berdiskusi dengan Hamas.
Hamas mengatakan langkah itu secara tidak langsung akan membuktikan eksistensi negara Israel. Padahal, Hamas dan Fatah secara ideologis sepakat tidak mengakui israel sebagai sebuah negara. Perbedaan antara Hamas dan Fatah ini dikhawatirkan merusak rencana rekonsiliasi yang tengah diciptakan di Palestina.
"Kami memintanya (Abbas) untuk tidak pergi (Ke PBB). Hal ini hanya akan menambah perpecahan di antara rakyat Palestina. Perlawanan terhadap Israel haruslah dilakukan secara bersama, baik itu politik maupun publik," kata pejabat senior Hamas, Mahmoud al-Zahar.
Pemerintahan Mahmoud Abbas menuntut kedaulatan pengakuan PBB berdasarkan Perjanjian perbatasan tahun 1967, dengan ibukota Yerusalem Timur. Hamas menganggap ini tidak cukup. Mereka mengatakan komunitas internasional juga harus menyepakati diperbolehkannya para pengungsi Palestina di beberapa negara Timur Tengah untuk kembali ke tanah air.
Tidak seperti Fatah yang memperjuangkan Palestina melalui jalur politik dan lobi internasional, sikap Hamas lebih keras terhadap Israel, tidak jarang melalui pertempuran bersenjata.
Kurang Kuat
Hamas menyatakan tuntutan Fatah di PBB kurang kuat. Selain kedaulatan, tulis Hamas, Palestina juga harus menuntut semua pemukiman Yahudi diratakan dengan tanah dan komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan negara zionis Israel.
"Kami mendukung upaya mendirikan negara Palestina di seluruh wilayah Palestina, namun tanpa memberikan secuil pun tanah kami dan mengakui Israel sebagai sebuah negara," kata Perdana Menteri Hamas di Gaza, Ismail Haniya.
Haniya mengatakan Hamas menentang langkah Abbas namun tidak akan melakukan tindakan apapun yang menghalangi upaya tersebut. Haniya membantah bahwa penolakannya sama dengan penolakan Israel dan Amerika Serikat atas rencana Abbas.
Haniya mengatakan bahwa penolakan Hamas bertujuan untuk melindungi hak-hak warga Palestina, sedangkan Israel dan AS bertujuan untuk merenggut hak-hak tersebut dari tangan warga, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun di Yerusalem.
Di Tengah Konflik Perang, Tiongkok Dukung Upaya Palestina Jadi Anggota Penuh PBB
Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada hari Kamis 18 April 2024 mengatakan negaranya mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB
