- REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
VIVAnews - Mesir dipastikan akan mengadakan pemilu parlemen pertama pasca pemerintahan Presiden Hosni Mobarak pada 28 November 2011. Namun, pemilu mendatang diramalkan akan menjaring banyak kandidat dari rezim terdahulu.
Dilansir dari laman CBS News pada Selasa 27 September 2011, pelaksanaan pemilu ini adalah janji dari Dewan Militer Mesir yang menjalankan pemerintahan pasca Hosni Mubarak tumbang. Beberapa kalangan menyangsikan pemilu nanti akan dapat membawa nafas demokrasi ke Mesir.
Kelompok revolusioner Mesir mengatakan kendati Dewan Militer telah banyak berjasa dalam membongkar kebusukan Mubarak, namun Dewan ini masih menyertakan orang-orang dari rezim lama dalam penyelidikannya. Dikhawatirkan, rezim lama masih akan disertakan di pemerintahan berikutnya.
"Parlemen yang baru tidak akan mencerminkan semangat nyata dari revolusi serta hanya akan memberikan pembenaran bagi Dewan Militer untuk terus hadir di panggung politik Mesir," kata Mustafa Shawki, pemimpin kelompok pemuda ini.
Kekhawatiran Shawki bukannya tidak beralasan. Menurut Aljazeera, hanya sedikit dari para kandidat anggota parlemen yang berada dari kubu independen. Selain itu, lebih dari 20 partai politik Mesir menolak undang-undang pemilu yang dibentuk Dewan Militer. Mereka mengatakan Undang-undang itu akan membuka jalan bagi orang-orang rezim Mubarak untuk kembali berkecimpung di politik Mesir.
Kritikan juga datang dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang pada pemerintahan Mubarak diberangus. Mereka mengatakan jatah kursi yang dijanjikan kepada mereka sangat sedikit. Namun demikian, kelompok ini menganggap boikot pemilu bukan jalan keluarnya.
"Dengan hukum baru ini, Mesir sedang memasuki sebuah fase baru. Ini adalah hukum de facto yang harus kami hadapi sebagai warga Mesir," ujar Essam el-Erian, ketua Ikhwanul Muslimin. (adi)
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
