- Reuters/Samrang Pring
VIVAnews - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung keputusan Kamboja, yang akhir pekan lalu menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia. Bahkan mereka minta larangan itu tetap berlaku hingga Malaysia menjamin Kamboja melalui perjanjian resmi bahwa tidak akan ada lagi penganiayaan, perkosaan, maupun kesewenang-wenangan atas PRT dari negara itu.
Menurut harian Phnom Penh Post, 17 Oktober 2011, dukungan itu dikemukakan LSM terkemuka dari Kamboja, bahkan juga dari Malaysia dan internasional. Mereka adalah Licadho, Tenaganita, dan Human Right Watch. Partai Sam Rainsy yang beroposisi di Kamboja pun turut mendukung kebijakan pemerintah PM Hun Sen, yang Jumat lalu melarang untuk sementara waktu pengiriman PRT ke Malaysia.
Dalam pernyataan Minggu, 16 Oktober 2011, mereka berharap Perdana Menteri Hun Sen tidak saja menghentikan pengiriman PRT ke Malaysia untuk sementara waktu, namun juga menuntut jaminan hukum bahwa tidak akan ada lagi penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan atas pekerja asal Kamboja.
Irene Fernandez, direktur Tenaganita, menyarankan Kamboja perlu mendesak pemerintah Malaysia membuat kontrak yang standar. Kontrak itu harus menjamin hak-hak dasar pekerja, seperti mendapat libur satu hari dalam seminggu dan jaminan menerima gaji bulanan.
"Saat ini tidak ada kerangka kerja yang legal. Terserah pada niat baik majikan, sehingga di situlah muncul celah kesewenang-wenangan," kata Fernandez, yang memimpin LSM dari Malaysia itu.
Licadho dan Human Rights Watch, seperti dikutip Phnom Penh Post, juga mendukung larangan dari pemerintah Kamboja. "Penghentian ini akan mencegah lebih banyak lagi perempuan Kamboja ke dalam target kesewenang-wenangan. Namun pemerintah juga harus membantu mereka yang sudah bekerja di Malaysia," demikian pernyataan dari Licadho, LSM asal Kamboja di bidang hak asasi manusia.
Lembaga itu juga meminta Kedutaan Besar Kamboja di Kuala Lumpur untuk memastikan bahwa PRT yang diketahui menderita kesewenang-wenangan segera dipulangkan. Namun, Fernandez memahami sulitnya Kedubes Kamboja untuk mendukung 30.000 PRT yang tahun ini sudah bekerja di Malaysia dan 50.000 lagi siap diberangkatkan. Menurut Fernandez, Tenaganita tahun ini telah menyelamatkan 65 PRT asal Kamboja di Malaysia.
Sementara itu, Asosiasi Agen Rekrutmen Kamboja menyarankan kepada pemerintah agar mencontoh langkah Indonesia, yang berhasil memaksa Malaysia menyepakati perjanjian perlindungan PRT pada Mei lalu. Sebelumnya, Indonesia menghentikan sementara pengiriman PRT ke Malaysia pada Juni 2009 karena kasus serupa yang dihadapi Kamboja.
"Pekerja migran harus menikmati satu hari libur dan mereka berhak menyimpan sendiri paspornya sekaligus berhak punya rekening bank sendiri. Gaji mereka harus disimpan di bank setiap bulan sehingga tidak disalahgunakan majikan," kata presiden asosiasi, An Bunhak. (umi)
Sadis! Agustami Paksa Kekasih Gelapnya Aborsi di Kelapa Gading, Korban Tewas Pendarahan
Parahnya, usai paksa untuk aborsi janin bayi, pelaku Agustami tega merampas ponsel korban. Pelaku lalu kabur ke Lampung bawa ponsel korban.
