- REUTERS/Sukree Sukplang
VIVAnews - Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, meminta semua pihak - termasuk lawan-lawan politiknya - agar bersatu padu mengatasi bencana banjir di negeri mereka.
Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, bencana itu belum bisa teratasi bahkan Bangkok pun masih berada dalam ancaman banjir bandang, walau pihak berwenang beberapa hari lalu sudah yakin ibukota Thailand itu aman.
"Hari ini, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah berjuang mengatasi krisis ini sekuat tenaga tapi saya tidak bisa mengatasinya sendirian. Saya perlu kerjasama semua pihak," kata Yingluck kepada para wartawan Rabu kemarin, seperti dikutip stasiun berita Channel News Asia.
"Mari singkirkan semua perbedaan politik. Kita harus bekerja memulihkan moral rakyat," kata Yingluck dengan mata berkaca-kaca dan suara yang bergetar. Lawan tangguh Yingluck yang menjadi pemimpin oposisi di parlemen, mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, sudah menyatakan kesediaan membantu pemerintah mengatasi banjir.
Baru dua bulan menjadi PM setelah mengalahkan Abhisit pada pemilu lalu, Yingluck kini dikritik karena pemerintahnya kurang tanggap dalam mengantisipasi banjir di negeri mereka, yang dianggap bencana terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Dalam beberapa bulan, lebih dari 300 orang tewas akibat banjir bandang, yang sebagian besar melanda kawasan utara Thailand.
Yingluck, yang dikenal sebagai adik bungsu mantan PM Thaksin Shinawatra, menghadapi dilema. Dia harus memilih apakah tetap melindungi Bangkok - yang menjadi jantung politik dan ekonomi Thailand - dari banjir dengan memperbanyak bendungan dengan risiko membahayakan penduduk di kota-kota sekitar yang sudah terendam banjir.
Pilihan lain, pemerintah bisa mengurangi kedalaman banjir di wilayah-wilayah sekitar Bangkok, namun ibukota Thailand itu berisiko terkena banjir juga. Pasalnya, di sejumlah wilayah di Bangkok sudah menerima luapan air dari Kali Chao Phraya.
Sementara itu Partai Demokrat yang memimpin oposisi sudah berseru kepada pemerintah agar mencanangkan status darurat. Situasi itu pernah mereka terapkan ketika menghadapi krisis politik di Bangkok tahun lalu, yang menewaskan puluhan orang setelah bentrok dengan militer.
Dengan menerapkan status itu, pihak berwenang mendapat wewenang besar untuk memaksa penduduk mengungsi atau melarang mereka menghalangi jalur evakuasi. Namun, pemerintah masih menyatakan status itu belum perlu karena bisa mengganggu mobilitas penduduk dan menurunkan kepercayaan investor. (umi)
5 Polisi di Kolaka Ditangkap karena Keroyok Warga hingga Babak Belur, Kapolres Minta Maaf
Di lokasi kejadian, 5 polisi tersebut berlagak preman dengan menodong senpi ke korban lalu menghajar secara membabi buta.
