- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews – Pertemuan Menteri ASEAN yang berlangsung di Nusa Dua, Bali menyinggung proposal Filipina terkait Laut Cina Selatan. Bahkan, tiga negara telah memberikan sikap politiknya.
“Soal proposal Filipina sudah diangkat dan banyak tanggapan. Tetapi, pertemuan ini menanggapinya dalam konteks pertahanan. Kalau pembahasan yang lebih luas itu ya di Sekretariat ASEAN,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat memberikan keterangan resmi usai penutupan pertemuan ASEAN Defence Ministerial Meeting ADMM di Nusa Dua, Bali, Senin 25 Oktober 2011.
Kendati begitu, sambungnya, kesekretariatan sendiri mengusulkan memulai kembali pembahasan proposal yang disampaikan Filipina itu. Sehingga, katanya, akan didapati realisasi konkrit dari proposal ini seperti apa. “Ada usul dari kesekretariatan, kenapa tidak dimulai lagi (pembahasan proposal Filipina) di tingkat SOM (Senior Official Meeting), meski sudah pernah dibahas pada forum-forum sebelumnya dan di pertemuan kali ini,” tutur Purnomo.
Dalam pertemuan itu sendiri, proposal Filipina mendapat tanggapan dari berbagai negara. Sedikitnya, 4 sampai 5 negara sudah menyampaikan pendapatnya tentang proposal yang diajukan Filipina itu.
“Sudah dibahas. Ada pemikiran banyak. Ada sekitar 4 sampai 5 pendapat. Tetapi kita tahu lah masing-masing negara standing opinion-nya seperti apa,” paparnya.
Meski begitu, lanjut Purnomo, pertemuan tidak untuk mengambil keputusan atas proposal itu. Pertemuan itu sendiri sejatinya untuk membahas pertahanan kawasan maritim negara-negara ASEAN, termasuk ASEAN Plus.
Terlebih, pembahasan proposal Filipina itu perlu koordinasi dengan forum-forum lain yang sudah membahasnya, termasuk Kementerian Luar Negeri, lantaran hal ini terkait sikap politik masing-masing negara ASEAN.
Proposal itu diajukan Filipina terkait dengan adanya konflik dengan China mengenai perselisihan teritorial maritim di kawasan Laut China Selatan. Kedua negara mengklaim sebagian atau seluruh kawasan tersebut sebagai bagian miliknya. (eh)
Laporan: Bobby Andalan | Bali
MK Pastikan Tak Ada Deadlock Putuskan Perkara Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tak ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU).
