- Kemlu/ Wanton Saragih
VIVAnews - Aktivis demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengaku Myanmar telah melakukan sejumlah reformasi politik secara progresif. Hal ini dikatakan Suu Kyi dalam peringatan satu tahun dibebaskannya sebagai tahanan rumah.
Kepada para jurnalis dan diplomat yang mengadiri pidatonya, Suu Kyi berbicara mengenai harapan kebebasan berpolitik di negaranya. "Saya sangat percaya kalau presiden juga ingin perubahan," kata Suu Kyi, seperti dikutip dari laman CNN.
Suu Kyi memang beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Presiden Thein Sein. Selain presiden, Suu Kyi juga telah melakukan pertemuan dengan menteri-menteri yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial.
Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, juga akan menemui dirinya, Jumat mendatang. Suu Kyi mengungkapkan, bersama Liga Nasional untuk Demokrasi akan membicarakan pendaftaran partai untuk mengikuti pemilihan umum, serta kemungkinan mencari kandidat guna pemilihan umum.
Suu Kyi mendirikan Liga Nasional untuk Demokrasi pada 27 September 1988, di masa kekacauan politik Myanmar pasca-jatuhnya pemimpin militer Myanmar, Jenderal Ne Win. Tapi, junta militer yang baru kemudian menguasai Myanmar, Suu Kyi kemudian menjadi tahanan rumah pada 20 Juli 1989. Tak hanya itu, junta militer juga meminta Suu Kyi meninggalkan Myanmar, namun dia menolak.
Pada 1990, Myanmar kemudian menggelar pemilihan umum, dan Liga Nasional untuk Demokrasi berhasil mendapatkan 59 persen suara, yang berarti mendapat 80 persen suara di parlemen. Tapi, hasil pemilu ini kemudian diacuhkan junta, yang setelah itu malah mengambil alih kekuasaan.
Suu Kyi pun terus menjadi tahanan rumah, hingga junta militer membebaskannya pada 13 November 2010. Selama dalam tahanan, Suu Kyi mendapat kehormatan meraih sejumlah penghargaan, termasuk Nobel di bidang perdamaian pada 1991.
Saat ini, sejumlah pengawas Hak Asasi Manusia menilai pemerintahan Presiden Sein telah melonggarkan pembatasan kepada media, bahkan meloloskan sejumlah hukum yang melindungi HAM. Suu Kyi juga diberikan kebebasan untuk bepergian, dan mendapat akses menemui media internasional. Namun, pengawasan ketat tetap dilakukan, terutama di tingkat daerah.
Ratusan tahanan politik pun masih dalam tahanan, dan belum memiliki kebebasan berbicara sepenuhnya. Karena itu, dalam pidatonya, Suu Kyi pun berharap pemerintah Myanmar melepaskan sejumlah tahanan politik.
"Isu yang juga sangat penting bagi kita semua yang memperjuangkan demokrasi di Burma (nama asli Myanmar) adalah para tahanan politik," ucap Suu Kyi. "Sejumlah tahanan telah dilepaskan dalam beberapa tahun terakhir, tapi banyak yang masih dalam penjara," lanjut Suu Kyi, seperti dikutip dari Al Jazeera. (art)
Anak Buah SYL Video Call Bahas 'Orang KPK' dan 'Ketua': Siapin Dolar Nanti Kami Atur
Mantan Sespri Sekjen Kementerian Pertanian, Merdian Tri Hadi menyebut terdakwa Kasdi Subagyo sempat berkomunikasi dengan seseorang melalui video call.
