- REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
VIVAnews - Unjuk rasa berdarah yang berlangsung sejak akhir pekan lalu di Kairo, Mesir, terus memakan korban. Sedikitnya sudah 12 tewas saat para demonstran menuntut agar Mesir jangan jatuh di bawah cengkeraman junta militer setelah mereka susah payah menggulingkan kekuasaan diktator Hosni Mubarak Februari lalu.
Menurut kantor berita Reuters, terus bertambahnya jumlah korban tewas itu akibat para demonstran di Lapangan Tahrir menerima serangan brutal dari polisi, yang dibantu militer. Demonstrasi di Kairo itu dikhawatirkan masih berlangsung hingga awal pekan ini setelah para demonstran bertekad tetap berada di Lapangan Tahrir malam ini, padahal dalam seminggu ke depan Mesir akan mengadakan pemilu parlemen pertama sejak jatuhnya rezim Mubarak, yang berkuasa selama 30 tahun.
Sementara ini, Mesir diperintah oleh Dewan Militer dan Mubarak beserta para kroninya sedang diadili. Namun, para demonstran, yang mengaku sebagai kaum reformis, masih tidak puas dengan reformasi yang berjalan lambat, bahkan muncul kecenderungan bahwa Mesir akan terus diperintah militer.
Jenderal, Mohamed Hussein Tantawi, yang kini memimpin Dewan Militer menjadi sasaran kemarahan para demonstran. Apalagi, dia pernah menjadi menteri pertahanan selama dua dekade semasa rezim Mubarak.
"Rakyat ingin menggulingkan sang jenderal," kata para pemrotes berkali-kali. "Saya tidak ingin Tantawi...saya ingin tetap bertahan malam ini," kata Ayman Ramadan, seorang pekerja yang kini menjadi demonstran pada Senin pagi waktu setempat.
Dia dan para demonstran lain tidak kapok kendati pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan menyerbu mereka dengan pentungan pada Minggu malam. Korban pun berjatuhan. Namun, polisi mengaku tidak memakai peluru tajam saat menghadapi para demonstran.
Stasiun televisi setempat mengungkapkan sedikitnya sepuluh orang tewas pada serangan Minggu malam. Dengan demikian, bila digabung dengan jumlah korban tewas sejak Sabtu pekan lalu, angkanya bertambah jadi 12 jiwa. Ratusan orang pun terluka.
Sementara itu, pihak militer membantah niat untuk tetap berkuasa. Mereka pun menegaskan tidak akan membiarkan adanya gangguan yang bisa menunda jalannya pemilu parlemen, yang dijadwalkan pada 28 November 2011.
"Kami bertekad untuk menyelenggarakan pemilu tepat waktu," kata juru bicara kabinet, Mohamed Hegazy. Walau telah mengadakan pemilu parlemen dan parlemen baru dibentuk, militer tetap akan menjalankan pemerintahan hingga diadakannya pemilu presiden, selambat-lambatnya akhir 2012 atau awal 2013. (sj)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
