- Reuters Photo
VIVAnews - Duta Besar Pakistan untuk Amerika Serikat, Husain Haqqani, terpaksa mengundurkan diri dari posisinya setelah tersebar informasi dirinya meminta bantuan kepada militer AS melalui secarik memo. Permohonan dalam memo tersebut menyiratkan adanya ketegangan antara pemerintah dan militer di Pakistan.
Dilansir dari stasiun berita Al Jazeera, 22 November 2011, Haqqani mengatakan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani. Sebelumnya, akibat memo tersebut, Haqqani dipanggil pulang pemerintah Pakistan ke Islamabad pada Minggu lalu untuk dimintai keterangan.
"Saya telah berkontribusi membangun Pakistan yang bebas dari kebencian dan intoleransi. Saya akan tetap fokus melakukan hal tersebut," kata Haqqani dalam akun Twitter.
Kasus memo Haqqani terkuak melalui sebuah artikel di harian Financial Times pekan lalu. Dalam artikel tersebut, Mansoor Ijaz, pengusaha berdarah Pakistan-AS, mengaku menyampaikan memo dari Haqqani kepada Pentagon Mei lalu.
Melalui memo tersebut, Haqqani meminta bantuan AS mencegah kudeta militer pasca penyerbuan dan pembunuhan Osama bin Laden 2 Mei silam. Salinan memo itu telah tersebar di berbagai media di Pakistan.
Pengunduran diri Haqqani dilakukan setelah bertemu dengan Presiden Asif Zardari, kepala militer dan kepala intelijen Pakistan. Dalam pertemuan tersebut Haqqani membantah telah mengirimkan memo bantuan. Namun, dia siap menghadapi pemeriksaan.
"Saya telah berhenti menjadi duta besar dan dengan senang hati akan menghadapi pemeriksaan," kata Haqqani.
Kasus memo ini semakin memperjelas adanya celah antara pemerintahan sipil dengan militer di Pakistan. Kendati pemerintahan diatur sepenuhnya oleh sipil, namun kebijakan luar negeri dan keamanan ditetapkan oleh militer. Hal ini telah berlaku lebih dari 30 tahun di Pakistan. (ren)
Jusuf Kalla Beri Selamat ke Prabowo-Gibran: Terima Kenyataan
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai ditetapkan KPU RI sebagai Presiden dan Wak
