- Rumgapres/ Rusman
VIVAnews - Politik di Papua Nugini sedang mengalami kebuntuan setelah dua orang sama-sama mengklaim sebagai perdana menteri. Mahkamah Agung Papua Nugini memutuskan pada Senin malam lalu, Sir Michael Somare, yang dijungkalkan karena dirawat di Singapura dikembalikan ke posisinya sebagai perdana menteri.
Namun, Peter O'Neill yang diputuskan tidak sah melawan balik. Dia meminta parlemen kembali memilih dia sebagai perdana menteri, namun polisi bersenjata lengkap mencegahnya menuju gedung pemerintahan tempat akan disumpah.
"Kami benar-benar prihatin dengan situasi ini. Ada tensi politik yang meningkat di Port Moresby dengan adanya dua perdana menteri," kata Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd.
"Kami meminta semua pihak untuk tetap tenang. Angkatan Bersenjata Papua Nugini diperintahkan tetap di barak. Kekerasan tidak akan menolong siapa pun," kata Rudd seperti dilansir Reuters, Selasa 13 Desember 2011.
Mahkamah Agung menyatakan, O'Neill tidak punya hak memerintah ketika Somare berada di luar negeri untuk perawatan sakit jantung. Mahkamah menyatakan, ketidakhadiran Somare selama lima bulan tahun ini bukan berarti dia meninggalkan posisi perdana menteri. O'Neill sendiri mengambil alih posisi itu pada Agustus 2011.
Somare sudah memerintah Papua Nugini sejak ikut memperjuangkan kemerdekaan negeri tetangga Indonesia itu pada 1973. Kondisinya yang sakit-sakitan menimbulkan spekulasi apakah dia akan kembali maju pada pertengahan 2012.
Sementara itu, kondisi Ibukota Port Moresby masih tenang-tenang saja. "Kami menunggu ada yang akan disumpah jabatan," kata seorang warga.
Papua Nugini memang dikenal dengan politik yang gonjang-ganjing. Mayoritas dari tujuh juta rakyatnya kebanyakan hidup di hutan-hutan.
Namun, ekonomi negara yang berbatasan langsung dengan Papua Barat ini berjalan baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8 persen yang ditunjang oleh proyek massif gas LPG. (art)
