Pasukan Amerika di Darwin Tak Terkait Papua
- ANTARA/Fanny Octavianus
VIVAnews--Amerika Serikat tak punya agenda membangun pangkalan militer di Darwin, Australia. Kehadiran pasukan Amerika Serikat di bagian utara negeri Kanguru itu semata untuk latihan bersama tentara Australia. “Itu pangkalan militer Australia, dan bukan pangkalan milik Amerika Serikat,” ujar Duta Besar Amerika Serikat Scot A. Marciel di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011.
Scot menegaskan hal itu menimbang banyak reaksi negatif atas kehadiran militer Amerika Serikat di Darwin. Seperti diberitakan, Presiden Barack Obama menyatakan tentara Amerika Serikat akan hadir di Darwin dalam rangka kerjasama militer kedua negara. Obama menyampaikan hal itu di saat menghadiri East Asian Summit di Bali, November lalu.
Seperti diketahui, komitmen itu adalah wujud kerjasama militer Amerika Serikat dan Australia yang dikukuhkan saat Obama melawat ke Canberra, November 2011. Sesuai perjanjian, Australia akan memfasilitasi satuan tugas marinir Amerika di pangkalan Darwin.
Dijadwalkan 250 serdadu Amerika akan tiba di Darwin mulai tahun depan. Itu bagian dari kontingen 2,500 prajurit yang akan berlatih secara bergilir di sana.
Scot menegaskan kembali kehadiran marinir Amerika Serikat di Darwin adalah untuk latihan bersama, dan meningkatkan kapasitas profesional militer. Dia mengatakan, meski serdadu Amerika berlatih di Darwin, bukan berarti pangkalan itu menjadi milik Amerika.
“Kalau TNI berlatih di pangkalan satu negara, misalnya, kan tidak berarti pangkalan itu menjadi milik TNI,” ujar Scot saat berjumpa para editor media massa nasional di kediamannya. Scot juga ditemani Atase Pertahanan di Kedubes AS, Kolonel Russel N. Bailey.
Bukan karena Papua
Dalam kesempatan itu Scot menyangkal kehadiran militer Amerika di Darwin karena ingin mengamankan sejumlah aset mereka di Papua. Seperti diketahui, Freeport adalah perusahaan modal Amerika Serikat yang kini beroperasi di Papua.
Menurut Scot, kerjasama militer Amerika dan Australia dengan program latihan bersama di Darwin sama sekali tak memperhitungkan faktor Papua. “Selama pembicaraan di Canberra tak ada isu Papua muncul. Juga saat kerjasama itu dibahas di Washington,” ujar Scot.
Dia menegaskan sikap Amerika Serikat atas persoalan Papua sudah sangat jelas sejak awal. “Kami mendukung Papua di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Scot.
Scot menyadari banyaknya anggapan miring atas politik luar negeri Amerika Serikat, yang kerap dituding bergerak atas dasar kepentingan penguasaan sumber daya alam, seperti emas, minyak, atau sumber energi lainnya.
Dia mengatakan anggapan itu keliru. Dia lalu mencontohkan keterlibatan Amerika di Irak dan Libya. Setelah Amerika pergi dari negeri itu, kata Scot, penguasaan minyak dan sumberdaya alam justru tak jatuh ke tangan Amerika. “Alangkah buruknya kalau kebijakan luar negeri Amerika digerakkan oleh semata kepentingan sumber daya alam,” ujar Scot menambahkan.
