- REUTERS
VIVAnews - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin masih meragukan seorang korban penganiayaan pendukung Neo-Nazi di ibukota Jerman itu adalah warga negara Indonesia, seperti yang muncul dalam berita di media massa. Namun, KBRI akan terus mengkonfirmasi identitas korban, yang hingga kini masih ditangani rumah sakit Vivantes, Berlin.
"Menurut informasi sementara yang kami dapat, korban penganiayaan bernama Hamid A. Tahar. Ia bukan warga negara Indonesia, melainkan warga negara Maroko. Namun kami masih belum dapat mengonfirmasi hal ini," kata Ayodhia Kalake, Konselor bidang Penerangan, Sosial, dan Budaya dari KBRI Berlin, saat dihubungi VIVAnews dari Jakarta hari ini.
Menurut Ayodhia, pihak KBRI langsung meluncur ke RS Vivantes begitu mendengar berita penganiayaan. Mereka juga telah menghubungi kepolisian distrik tempat terjadinya penganiayaan bagian khusus kriminal di Berlin, karena data-data korban dilindungi.
Sesampainya di rumah sakit, pihak KBRI tidak dapat masuk karena korban masih mendapatkan penanganan. Selain belum mengetahui kondisi terkini korban, KBRI juga belum mendapatkan identitas resmi korban.
Dari informasi informal yang diterima, korban diketahui bernama Hamid A. Tahar, berusia 23 tahun, dan memiliki kewarganegaraan Maroko. "Namun itu masih informasi informal yang belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jika sudah mendapatkan data yang terkonfirmasi, kami baru akan mengeluarkan pernyataan resmi," katanya.
Namun demikian, tambah Ayodhia, pihak KBRI hingga kini masih memantau perkembangan kondisi korban. Mereka juga tengah mengumpukan fakta-fakta resmi terkait penyerangan yang terjadi akhir pekan lalu di Berlin.
Kendati dinyatakan terlarang di Jerman, para pendukung Neo Nazi berupaya membangkitkan gerakan Nazi, yang dipopulerkan Adolf Hitler jelang Perang Dunia Kedua. Gerakan itu menjunjung tinggi superioritas ras Arya, dengan menganggap rendah kaum pendatang dan etnis lain. (eh)
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
