- REUTERS/Mike Blake/Files
VIVAnews - Pengadilan Federal Amerika Serikat mencabut Proposisi 8, undang-undang negara bagian California yang melarang pernikahan gay dan lesbian. UU ini dicabut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi AS.
"Proposisi 8 melanggar prinsip kesetaraan yang dianut AS, karena mengincar kaum minoritas dan mengambil apa yang menjadi hak mereka tanpa alasan sah untuk melakukannya," kata hakim Stephen Reinhardt pada pengadilan banding di San Fransisco, Selasa waktu setempat.
Dilansir Al-Jazeera, dari tiga hakim pengadilan banding tersebut, dua menyetujui pencabutan larangan sebagai perwujudan suara mayoritas.
Pada 2008, California mengizinkan pernikahan gay. Kemudian diberlakukanlah Proposisi 8 yang secara khusus menerjemahkan pernikahan sebagai ikatan antar seorang pria dan seorang wanita, sehingga pernikahan pasangan sesama jenis otomatis terlarang.
UU ini diloloskan melalui sebuah pemungutan suara. Saat itu, 52 persen pendukung Proposisi 8 mengatakan akan membawa isu pelarangan pernikahan gay ke seluruh AS.
Meskipun pengadilan banding telah menyatakan UU ini tidak sah, tapi bukan berarti gay dan lesbian California bisa langsung menikah. UU masih akan berlaku hingga Mahkamah Agung AS menyetujui banding terakhir.
Organisasi gay serta organisasi pejuang HAM menyambut gembira keputusan pengadilan. "Mengingkari janji sepasang manusia serta keluarga mereka adalah pelanggaran unsur kemanusiaan yang paling dasar," kata Rea Carey, direktur eksekutif Gugus Gay dan Lesbian Nasional.
Di sisi lain, keputusan pengadilan juga mengecewakan kelompok antigay, yang rata-rata berasal dari kalangan konservatif. "Kami kecewa, namun tetap yakin pada akhirnya nanti Mahkamah Agung akan menolak argumen absurd yang diciptakan pendiri negara," kata Tony Perkins, presiden Dewan Penelitian Keluarga.
Dari 50 negara bagian di AS, hanya Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, New York, dan Washington yang sampai saat ini melegalkan pernikahan gay. Isu inipun sampai sekarang masih dianggap panas di ranah politik Negeri Paman Sam. (umi)
PKB dan PKS Sepakati Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Khususnya di Jateng dan Jatim
PKS dan PKB menyepakati kerjasama politik untuk berkoalisi di Pilkada serentak 2024. PKS siap memenangkan calon di basis PKB, pun sebaliknya
