- Antara/ Ampelsa
VIVAnews - Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dari pusat harus dikirim ke Aceh, jauh sebelum pelaksaan pemilu pada 9 April mendatang. Hal ini dilakukan untuk mencegah intimidasi terhadap rakyat dari partai bentukan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Desakan ini disampaikan oleh International Crisis Group dalam pernyataan mereka yang diterima VIVAnews Rabu malam. Menurut organisasi non profit yang bermarkas di Brussels, Belgia, ini, aksi kekerasan jelang pemilihan umum di Aceh semakin tinggi, apalagi jika ada yang menang tipis.
"Terjadi atau tidaknya kekerasan tergantung pada beberapa faktor, termasuk seberapa cepat pemantau pilkada bisa segera ambil posisi di beberapa kabupaten yang diperebutkan, seperti Bireuen dan Aceh Timur," kata Sidney Jones, penasihat senior Crisis Group.
Pilkada di Aceh telah beberapa kali diundur. Pertama dijadwalkan pada 14 Desember, lalu diundur ke 24 Desember. Tidak lama, diundur lagi menjadi 16 Februari dan terakhir dijadwal 9 April. Crisis Group mengatakan, diundurnya pilkada ini adalah manuver politik dan hukum oleh Partai Aceh, partai politik yang dibentuk oleh para pemimpin GAM.
Diundurnya pilkada atas upaya Partai Aceh dimaksudkan untuk menunggu saingan utama mereka dalam pemilihan gubernur, Irwandi Yusuf, habis masa jabatannya. Pada 8 Februari lalu Yusuf tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Partai Aceh khawatir, jika pemilu dilakukan ketika Yusuf menjabat, dia akan menggunakan posisinya untuk mendongkrak suara.
Maju sebagai calon independen, Yusuf memiliki popularitas yang tinggi, terutama setelah sukses pada program jaminan kesehatan yang digagasnya. Selain itu, banyak bekas komandan GAM yang setia padanya. Ini akan menjadi ancaman besar bagi Partai Aceh yang ingin menguasai wilayah tersebut.
"Partai Aceh sudah memperlihatkan bahwa mereka tidak segan-segan menakut-nakuti pemilih bahwa Aceh bisa terjerumus ke dalam konflik lagi kalau mereka kalah," tulis Crisis Group.
Crisis Group menyebutkan bahwa ketika pilkada direncanakan 16 Februari, serangkaian pembunuhan terhadap pekerja Jawa terjadi pada awal Desember lalu. Kasus ini kebanyakan belum diselesaikan. Crisis Group mengatakan, ini adalah cara beberapa pihak agar pilkada kembali diundur.
Lembaga ini mengatakan, bisa jadi tidak ada hubungan antara kekerasan dan Partai Aceh, namun ketika pemerintah Jakarta setuju menunda pilkada, pembunuhan terhenti, walaupun kekerasan jenis lain tetap terjadi.
“Polisi harus bergerak cepat untuk menangkap mereka yang bertanggungjawab terhadap serangkaian aksi pembunuhan di bulan Desember dan Januari sehingga isu-isu adanya motif politik di belakang kasus ini bisa diselesaikan atau dibuktikan secara meyakinkan,”ujar Sidney Jones. (eh)
Sekjen PKS: Selamat Bertugas kepada Pak Prabowo dan Wakilnya
Sekretaris Jenderal PKS hadir dalam pengumuman KPU kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Ia turut mengucapkan selamat kepada KPU.
