Sumber :
- REUTERS/Soe Zeya Tun
VIVAnews -
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkapkan pentingnya penegakkan hak asasi manusia (HAM) di negara-negara ASEAN. Menurut mereka, jika HAM berhasil ditegakkan maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat.
Demikian menurut Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS, Michael Fuchs, dalam acara deklarasi HAM ASEAN di Pusat Kebudayaan AS, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2013. Fuchs beranggapan tiap pemerintah di negara-negara ASEAN akan membutuhkan partisipasi rakyatnya dalam hal pembangunan infrasktruktur dan ekonomi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Buka Pendaftaran, Ini Kriteria Calon Wali Kota Malang yang Dicari PKB untuk Pilkada 2024
Demikian menurut Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS, Michael Fuchs, dalam acara deklarasi HAM ASEAN di Pusat Kebudayaan AS, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2013. Fuchs beranggapan tiap pemerintah di negara-negara ASEAN akan membutuhkan partisipasi rakyatnya dalam hal pembangunan infrasktruktur dan ekonomi.
"Misalnya ketika pemerintah akan menginvestasikan sejumlah dana untuk kesehatan atau infrastruktur atau hal lainnya, pemerintah perlu mendengarkan pendapat rakyat yang diwakilinya, sehingga mereka tahu betul di mana seharusnya dana tersebut diinvestasikan," ujar Fuchs.
Masih menurut Fuchs, dengan begitu hasil kebijakan infrastruktur tersebut dapat bertahan lebih lama karena mereka mendengarkan opini rakyatnya. "Itulah bukti dengan adanya perlindungan HAM yang baik dapat turut mendukung tujuan lainnya," ungkapnya.
Terkait dengan penegakkan HAM, Fuchs pun juga meminta partisipasi dari kalangan generasi muda. Menurutnya penting bagi generasi muda untuk selalu menyuarakan pendapat mereka di mana pun mereka berada.
"Anda memiliki hak untuk menyuarakan ketidakpuasan Anda terhadap pembangunan di negara Anda dan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak itu," tutur Fuchs.
Hal itu sesuai dengan isi salah satu deklarasi ASEAN yang disampaikannya, di mana tercantum poin setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan opininya termasuk mencari dan menerima informasi dalam bentuk lisan dan tulisan. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Misalnya ketika pemerintah akan menginvestasikan sejumlah dana untuk kesehatan atau infrastruktur atau hal lainnya, pemerintah perlu mendengarkan pendapat rakyat yang diwakilinya, sehingga mereka tahu betul di mana seharusnya dana tersebut diinvestasikan," ujar Fuchs.
