Sumber :
- REUTERS/Rolex Dela Pena/Pool
VIVAnews -
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, pada Senin kemarin mendorong China untuk segera menyepakati perjanjian mengenai Laut China Selatan atau
Code of Conduct
(COC). Alasannya demi mencegah terjadinya kekerasan di perairan sengketa itu setelah Filipina menuduh China mengembangkan peralatan militernya secara besar-besaran.
Stasiun berita
Channel News Asia
, Senin 1 Juli 2013 melansir pernyataan Kerry itu saat dia tiba di Brunei Darussalam untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi Menteri-Menteri Luar Negeri Asia Tenggara dalam kerangka Forum Regional ASEAN.
"Kami sangat berharap melihat perkembangan dari substansi COC untuk memastikan keamanan di kawasan yang penting ini," ujar Kerry dalam forum tersebut.
Baca Juga :
Uang Haram Potong Insentif di Pemkab Sidoarjo Diserahkan Anak Buah Gus Muhdlor lewat Sopir
Beberapa negara yang ikut mengklaim lahan di LCS antara lain Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan Taiwan. Dalam kunjungan ini, Kerry terlihat sangat berhati-hati untuk tidak langsung mengkritik China soal sengketa Laut China Selatan.
"Tujuan dari langkah kami tidak bermaksud untuk mencampuri atau mengimbangi pengaruh satu negara," kata Kerry.
Selain membahas isu Laut China Selatan, AS dengan China juga mencapai kata sepakat terkait isu keamanan di kawasan Semenanjung Korea. Bersama dua negara lain yaitu Jepang dan Korea Selatan, AS dan China kompak menolak mengakui Korea Utara sebagai negara yang memiliki senjata nuklir.
"Kami semua, kami berempat secara absolut satu suara dan tegas mendesak Korut untuk melakukan denuklirisasi," kata Kerry.
Dia memuji langkah China yang secara tegas menunjukkan penolakannya terhadap sikap Korut yang selama ini dianggap kerap berlindung di balik kebesaran Negeri Tirai Bambu. Ini merupakan kunjungan pertama Kerry ke kawasan Asia Tenggara sejak menjabat sebagai Menlu pada Februari kemarin.
Pertemuan tingkat tinggi Menlu ASEAN akan berakhir hari Selasa ini dengan agenda membahas isu keamanan regional dan ditutup pertemuan Menlu dari 26 negara Asia Pasifik dan negara-negara Uni Eropa. (eh)
Halaman Selanjutnya
"Tujuan dari langkah kami tidak bermaksud untuk mencampuri atau mengimbangi pengaruh satu negara," kata Kerry.