Uni Eropa Tak Mau Gegabah Respon Isu Penyadapan AS

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Olof Skoog
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Olof Skoog
Sumber :
  • VIVAnews/Santi Dewi

VIVAnews - Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Olof Skoog, mengatakan UE belum mengambil keputusan terkait kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) usai isu penyadapan mencuat ke publik.

Sebelumnya para pejabat tinggi di beberapa negara Eropa menyerukan akan menunda kesepakatan dagang dengan AS setelah mereka tahu beberapa pemimpin negara Eropa turut disadap Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Salah satu pemimpin negara Eropa yang santer dikabarkan disadap yakni Kanselir Jerman, Angela Merkel.

Skoog mengatakan keputusan mengenai hal tersebut belum diambil, karena tim Delegasi Uni Eropa saat ini berusaha mencari solusi dari isu penyadapan tersebut.

"Saat ini ada beberapa delegasi dari UE yang tengah berada di AS untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka berasal dari Parlemen, Dewan Komisi, dan masing-masing pejabat negara," kata Skoog di kantornya, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2013.

Uni Eropa, lanjut Skoog, tidak ingin bertindak terlalu gegabah dalam memutuskan soal kebijakan perdagangan dengan AS. Pasalnya itu semua turut berdampak terhadap perekonomian Eropa.

Dia juga menyebut selama ini informasi soal penyadapan hanya berasal dari satu sumber saja, yakni dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden.

"Apa yang coba dilakukan UE yakni menampilkan fakta-fakta dengan berdialog secara intensif dengan AS terkait isu tersebut. Kami berusaha mencari tahu latar belakang masalah ini," kata Skoog.

Menurut laman ABC News, Rabu 30 Oktober 2013 isu penyadapan yang dilakukan NSA terhadap pemimpin beberapa negara Eropa menimbulkan kemarahan pejabat terkait. Mereka mengancam akan menunda kesepakatan dagang yang diteken oleh Uni Eropa bernilai miliaran dollar Amerika.

Kesepakatan yang dirujuk oleh pihak AS bernama "Safe Harbour:". Dalam kesepakatan itu, perusahaan asal Negeri Paman Sam dapat memperoleh data pribadi dan komersial seperti penjualan, surat elektronik, foto, dari pelanggan di Eropa.

Perjanjian vital ini sedang ditunggu oleh lebih dari 4.200 Perusahaan Amerika untuk mempermudah bisnis mereka di Benua Eropa. Tanpa data-data itu, maka perusahaan AS akan mengalami prosedur yang panjang dan sulit untuk menyimpan data-data pelanggan mereka di pusat data di Benua Eropa.

Selain itu isu penyadapan turut mengancam salah satu tujuan kesepakatan terbesar Trans Atlantik Presiden Barack Obama yakni perdagangan bebas antar kawasan. (eh)