Razia Tenaga Kerja Asing di Saudi Pengaruhi Sektor Ekonomi

Polisi syariah di Arab Saudi
Sumber :
  • REUTERS/Ali Jarekji
VIVAnews - Aksi razia tenaga kerja asing ilegal yang digelar Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi Senin kemarin, ternyata turut memengaruhi denyut perekonomian negara penghasil minyak itu.

Sebab, saat razia digelar, para pemilik usaha di beberapa kota di Saudi memilih untuk menutup usahanya. 

Laman Arab News, Selasa 5 November 2013, melansir di beberapa jalan-jalan di kota Jeddah dan Riyadh yang biasanya padat oleh pejalan kaki dan mobil, mendadak tiba-tiba sepi. Hal ini lantaran para tenaga kerja asing ilegal memilih untuk berdiam di rumah. 

Hal serupa juga dilakukan beberapa kepala sekolah atau rektor yang meliburkan kampus, karena banyak para tenaga pengajarnya belum memiliki surat izin kerja resmi dari Pemerintah Saudi. Pemandangan serupa juga terlihat di toko-toko kecil dan restoran yang biasanya mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal. Mereka turut menutup usahanya, karena takut terjaring razia Kemenaker Saudi. 

Prabowo ke Anies: Saya Pernah di Posisi Anda, Saya Tau Senyuman Anda Itu Berat Sekali
Sementara itu, di komplek perbelanjaan Al-Batha, di ibukota Riyadh juga terlihat sepi. Sebagian besar toko ikut tutup. 

Jokowi Tegaskan Tidak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran, Kecuali Diminta
Menurut Arab News, dampak paling jelas terlihat, yakni di pasar tradisional yang menjual sayuran dan kegiatan konstruksi. Mungkin, baru kali pertama dalam sejarah, pusat pasar sayur Halaqa kosong pekerja. Akibatnya, berpengaruh terhadap menurunnya jumlah pasokan sayuran dari luar. 

Sekjen PKS: Selamat Bertugas kepada Pak Prabowo dan Wakilnya
Harga beberapa produk pun ikut terkerek naik. Sebagai contoh, harga kentang yang pada Minggu kemarin masih dijual dengan harga 4 SR atau Rp12 ribu per kilogramnya, tiba-tiba pada Senin, harganya melonjak dua kali lipat menjadi 8 SR atau Rp24 ribu. 

Menurut para pedagang, naiknya harga beberapa komoditas karena tidak adanya pasokan dari daerah Hail. Sebab, para buruh berhenti untuk memanen dari kebun dan mengangkutnya ke pasar. Para buruh ini merupakan tenaga kerja asing yang belum memiliki dokumen, sehingga memilih absen kerja. 

Harga produk daging juga terpengaruh cukup parah. Hal ini lantaran para penggembala daging domba dan sapi asal Sudan tidak muncul untuk bekerja di timur kota Jeddah. Sementara itu, pedagang daging dari kaum Asia yang bergantung pada tenaga kerja India dan Afrika, memecat pegawai mereka yang gagal mendistribusikan komoditas daging. 

Tidak hanya pasar tradisional saja yang kena dampak tiadanya tenaga kerja asing ilegal. Industri makanan turut kena getahnya, karena kurangnya persediaan bahan makanan dan juru masak turut absen bekerja. 

Toko roti merupakan salah satu industri yang kena dampak paling parah. Mereka terpaksa harus "berdiet" para pekerja asal Asia, lantaran sebagian besar pekerjanya tak memiliki izin bekerja. 

Kegiatan konstruksi di Jeddah juga ikut terpuruk. Sebab, di industri ini banyak pekerja asing yang absen mengerjakan beberapa proyek di beberapa lokasi. Ketiadaan para tenaga kerja asing ilegal ini akhirnya ikut memengaruhi harga proyek konstruksi. 

Melihat peluang ini, para tenaga kerja legal berusaha mengambil keuntungan dengan menaikkan harga upah. Efek domino konstruksi pembangunan turut terlihat dari penjualan semen per harinya. 

Di Jeddah, semen untuk campuran beton setiap harinya bisa terjual empat ribu kubik meter. Namun, sejak adanya aksi razia, penjualannya turun drastis menjadi enam ratus kubik meter saja. 

Sementara itu, dari hari pertama razia tenaga kerja asing ilegal, terjaring 3.918 orang. Hal itu disampaikan Juru Bicara Polisi Jeddah, Nawaf Al-Bouq. Sedangkan di kota Madinah, sebanyak 300 tenaga kerja asing tanpa izin kerja berhasil dijaring. 

Menurut Kepala Tenaga Kerja Jeddah, Abdulmeneem Al-Shehri, inspeksi awal pekerja ilegal akan menyasar sektor bisnis terlebih dahulu. 

"Kemenaker punya sebuah rencana strategis dalam misi inspeksinya. Inspeksi akan dimulai dengan staf razia yang berkualitas menunjukkan tanda pengenal resmi mereka," kata Al-Shehri.   

Pemilik usaha, lanjut Al-Shehri, diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Saudi dengan mematuhi aturan yang berlaku. "Apabila pemilik usaha dan pekerja tertangkap melanggar aturan, akan segera diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri," ujar dia. (sj)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya