Dinilai Tertutup Soal Aksi Penyadapan, Ini Tanggapan AS

Situs Kedubes AS di Facebook
Situs Kedubes AS di Facebook
Sumber :
  • facebook.com

VIVAnews - Perwakilan Amerika Serikat (AS) di Jakarta membantah bersikap tertutup ke media, sejak isu mengenai penyadapan terungkap ke publik. Mereka mengaku kendati dibelit isu aksi spionase, aktivitasnya tetap berjalan seperti biasa.

Hal itu diungkap Atase Pers Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Troy E. Pederson yang ditemui VIVAnews di Pusat Kebudayaan AS di Jakarta Selatan pada Rabu malam 13 November 2013.

"Tidak ada yang berubah sama sekali. Media sosial yang kami miliki seperti Facebook dan Twitter serta situs Kedubes AS di Indonesia tetap terus diisi. Kami tetap berupaya memberikan informasi terkait AS bagi publik Indonesia," ucap Pederson.

Dia pun membantah dirinya sulit ditemui sejak satu bulan belakangan. "Saya tidak berada di ruangan karena sibuk," Pederson membela diri.

Aksi spionase soal adanya fasilitas penyadapan di dalam Gedung Kedubes AS di Jakarta, kali pertama diungkap oleh harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH) tanggal 29 Oktober 2013.

Dalam pemberitaan yang diturunkan SMH disebut Badan Keamanan Nasional AS (NSA) membangun 90 fasilitas Badan Layanan Khusus (SCS) dan menumpang di dalam gedung kedutaan mereka di beberapa negara di berbagai kawasan.

Kedubes AS di Jakarta, termasuk salah satu lokasi yang disebut SMH masuk ke dalam daftar 90 pos itu. Dari 90 SCS, 74 di antaranya merupakan fasilitas berawak, sementara 14 lainnya dioperasikan dari jauh. NSA turut mendirikan dua pusat teknisi pendukung.

Semua informasi itu bersumber dari mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden yang kini berlindung di Rusia.

Pemerintah Indonesia mengaku berang dengan isi pemberitaan tersebut dan telah meminta penjelasan dari Perwakilan AS di Indonesia, yang dihadiri oleh Kuasa Usaha Kristen Bauer. Namun saat VIVAnews mencoba mengonfirmasi kebenaran isu tersebut, Pederson menjawab diplomatis.

"Kuasa usaha AS untuk Indonesia telah berbicara dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait masalah ini. Kami akan terus mengatasi permasalahan ini melalui jalur diplomatik dengan negara mitra dan sekutu kami," tulis Pederson dalam surat elektronik kepada VIVAnews pada 6 November lalu. (adi)