Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Keputusan pemerintah menutup fasilitas rumah detensi imigrasi bagi para imigran ilegal masih belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebab, rudenim di Indonesia dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Sementara itu, dalam pernyataan yang disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, menyebut fasilitas itu akan ditutup oleh polisi.
Harian Sydney Morning Herald (SMH), Jumat 29 November 2013, melansir, Mahfudz memperoleh informasi tersebut dari Kapolri, Jenderal Sutarman.
Sementara itu, saat SMH mencoba mengonfirmasi kebenaran berita itu kepada Juru Bicara Kemkumham, mereka mengatakan belum ada rencana untuk menutup fasilitas rudenim.
Fairfax Media pun mencoba untuk menghubungi Kapolri, Jenderal Sutarman. Namun, belum ada konfirmasi.
Sementara itu, sumber kepolisian yang dimiliki SMH mengaku heran dengan pernyataan yang dilontarkan Mahfudz tersebut.
Di tempat yang berbeda, Menteri Imigrasi, Scott Morrison, mengatakan, pemerintah berencana untuk menutup rudenim yang menampung para imigran ilegal. Saat tertangkap, mereka menyatakan ingin menyeberang ke Australia.
Menurut Morrison, laporan media Indonesia soal rencana tersebut belum dapat dikonfirmasi. Lantaran, dia belum diinformasikan soal keputusan Pemerintah Indonesia tersebut.
Namun, Morrison menolak berkomentar soal apakah penutupan rudenim akan berdampak terhadap membengkaknya jumlah perahu pencari suaka yang akan menuju ke Australia di masa mendatang. Dia menegaskan bahwa dia tidak menerima informasi soal adanya penutupan fasilitas itu.
Respons serupa juga ditunjukkan Morrison ketika ditanya media pada Jumat ini, soal apakah dia akan menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.
Dalam kesempatan itu, Morrison dan Komando Operasi Wilayah Perbatasan, Angus Campbell juga memperingatkan bahwa musim hujan akan segera dimulai. Artinya, bulan-bulan ini menjadi waktu yang berbahaya bagi siapa pun yang ingin menyeberangi Australia menggunakan perahu. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Morrison, laporan media Indonesia soal rencana tersebut belum dapat dikonfirmasi. Lantaran, dia belum diinformasikan soal keputusan Pemerintah Indonesia tersebut.
