Sumber :
- VIVAnews / Renne Kawilarang
VIVAnews - Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan, mengatakan isu batalnya kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden SBY pada 2010 lalu, tidak akan menjadi sandungan bagi hubungan kedua negara.
Bahkan, dia menyebut, dalam kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Mark Rutte, akhir November lalu, Presiden SBY kembali diundang untuk berkunjung ke Belanda.
"Kami sangat menantikan kunjungan Presiden SBY dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir di Belanda, tahun depan," ujar Zwaan yang ditemui VIVAnews di Pusat Kebudayaan Belanda, di Jakarta Selatan pada Selasa malam, 3 Desember 2013.
Zwaan bahkan memastikan pada tahun depan, Presiden SBY akan mengunjungi Belanda untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai nuklir.Konferensi tersebut akan dihelat pada 24-25 Maret 2013 di Den Haag.
Sebelumnya, Presiden SBY membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda pada 2010 lalu, lantaran saat itu digelar sidang kilat Pengadilan Negeri Den Haag atas permintaan Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS). Tuntutannya ditujukan kepada Pemerintah Belanda agar menahan Presiden SBY yang dianggap telah melanggar HAM di Maluku.
Dia pun menyebut isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), bukan lagi menjadi penghambat bagi kedua negara untuk bekerja sama. Bahkan, dalam penandatanganan kemitraan strategis yang dilakukan oleh PM Rutte bersama SBY, bidang HAM termasuk salah satu poin kerjasama yang diteken kedua negara.
"Dengan adanya penandatanganan tersebut, harapan untuk bekerjasama di bidang HAM semakin terbuka lebar," kata dia.
Kedua negara, ujar Zwaan, sudah menjalin kerjasama yang lebih erat di bidang legislatif dan hukum. Hal itu lantaran keduanya memiliki sejarah legislatif yang panjang.
"Kami memberikan pelatihan kepada para hakim di Indonesia. Kedua pengadilan tertinggi pun diketahui memang menjalin kerjasama yang erat," tuturnya.
Namun, Zwaan menolak berkomentar soal respon Parlemen Belanda terhadap penegakan HAM di Indonesia. Sebelumnya pada 2012, Parlemen Tweede Kamer menolak permintaan Kementerian Pertahanan Belanda untuk menjual tank Leopard ke Indonesia. Dalam mosi penolakan parlemen, mereka mengatakan tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi di Indonesia.
"Jika ingin mengetahui respons Parlemen mengenai hal itu, maka Anda seharusnya bertanya hal itu kepada mereka, bukan ke saya," kata Zwaan mengelak jawab pertanyaan media.
Dalam kesempatan itu, Zwaan mengakui Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menegakkan HAM di Tanah Air.
"Indonesia telah berjuang dan membuat isu ini berani diutarakan secara terbuka di muka publik. Negara ini juga dijadikan pemimpin oleh negara lainnya di kawasan Asia Tenggara," kata dia. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Presiden SBY membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda pada 2010 lalu, lantaran saat itu digelar sidang kilat Pengadilan Negeri Den Haag atas permintaan Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS). Tuntutannya ditujukan kepada Pemerintah Belanda agar menahan Presiden SBY yang dianggap telah melanggar HAM di Maluku.
