Sumber :
- REUTERS/Chaiwat Subprasom
VIVAnews
- Partai kelompok oposisi, Demokrat, sepakat akan memboikot Pemilihan Umum (pemilu) awal di Thailand yang digelar pada 2 Februari 2014. Keputusan itu diambil, usai para petinggi Partai Demokrat mengadakan rapat pada Sabtu, 21 Desember 2013 di Bangkok.
Harian Bangkok Post , Minggu 22 Desember 2013, melansir pernyataan Pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva, yang mengaku publik Thailand telah kehilangan kepercayaan dalam sistem politik di sana.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Harian Bangkok Post , Minggu 22 Desember 2013, melansir pernyataan Pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva, yang mengaku publik Thailand telah kehilangan kepercayaan dalam sistem politik di sana.
"Selama lebih dari delapan atau sembilan tahun, warga telah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat mereka terhadap partai politik dan pemilu," ungkap Abhisit dalam sebuah acara jumpa wartawan, Sabtu kemarin.
Pemilu yang rencananya digelar 2 Februari mendatang, imbuh Abhisit, tidak didukung kepercayaan publik, kecuali ada reformasi politik yang jelas sebelum itu.
"Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk tidak ikut pemilu tahun depan," kata dia.
Sementara itu, pemimpin Dewan Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC), Sathit Wongnongtoey, menegaskan hal serupa. Ketimbang mengikuti pemilu, Partai Demokrat akan ikut turun ke jalan bersama massa anti pemerintah.
Bentuk Majelis Rakyat
Melihat kondisi ini, Kepala Militer Thailand memperingatkan, apabila situasi ini terus berlarut-larut maka dapat memicu terjadinya perang sipil. Jenderal Prayuth Chan-ocha lalu mengusulkan dibentuknya Majelis Rakyat.
Badan ini, ujar Jenderal Prayuth, berbeda dari Dewan Rakyat yang diusulkan oleh pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban. Majelis Rakyat ini terdiri dari warga sipil yang berasal dari dua kubu.
Namun, mereka tidak boleh berasal dari pemimpin kedua kubu yaitu pendukung Pemerintah yang disebut kaos merah dan massa anti pemerintah yang dikenal kaos kuning. Hal ini bertujuan untuk memulihkan perpecahan saat ini.
"Mereka harus berasal dari kelompok yang netral dan terdiri dari wakil-wakil non-inti dari semua kelompok. Apabila ada pemimpin dari kedua kelompok itu, maka akan dicoret," ungkap Jenderal Prayuth seperti dilansir kantor berita BBC.
Namun, Jenderal Prayuth tidak memberikan informasi detail bagaimana atau kapan Majelis Rakyat akan dibentuk. Dia menyebut usulan dari mana pun harus dicapai dari kesepakatan publik.
Dia pun menyerahkan soal bagaimana cara publik mencapai kata sepakat itu. Pernyataan ini dilontarkan saat dia usai menghadiri pertemuan Dewan Pertahanan yang membahas pemilu tanggal 2 Februari mendatang.
Dari hasil pertemuan itu, Juru Bicara Pertahanan, Kolonel Thanatip Sawangsaeng menyebut militer siap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand dalam menggelar pemilu ketika diminta. Namun, seorang sumber militer BBC menyebut akan lebih baik bila pemilu ditunda seperti yang dituntut oleh kelompok oposisi. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Selama lebih dari delapan atau sembilan tahun, warga telah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat mereka terhadap partai politik dan pemilu," ungkap Abhisit dalam sebuah acara jumpa wartawan, Sabtu kemarin.
