- REUTERS/Athit Perawongmetha
VIVAnews - Kendati lokasi pendaftaran calon legislatif untuk Pemilu Thailand diblokir massa anti pemerintah pada Senin, 23 Desember kemarin, namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan menggelar pesta demokrasi tanggal 2 Februari. Hal itu kembali ditegaskan Ketua KPU, Somchai Srisuthiyakorn dalam sebuah wawancara dengan Radio Chulalongkorn.
Harian Bangkok Post, Selasa 24 Desember 2013 melansir KPU Thailand hanya melakukan tugas sesuai yang diumumkan oleh Pemerintah dan Kerajaan Thailand. "Kami hanya mematuhi perintah saja," ungkap Somchai.
Somchai melanjutkan, ditunda atau tetap dilaksanakannya pemilu merupakan sebuah keputusan politik. Bukan diputuskan oleh KPU.
Pemilu baru dapat ditunda pelaksanaannya apabila kondisi di Thailand dinyatakan tidak aman bagi publik. Khususnya apabila dilihat ada tanda-tanda tindak kekerasan yang muncul. "Apabila itu terjadi, maka kami dapat memerintahkan agar pemungutan suara ditunda selama beberapa hari atau satu pekan paling lama," kata Somchai.
KPU, ujar Somchai, juga tidak memiliki kewenangan menunda pemilu. Dia mengaku memiliki tugas yang berat untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Pasalnya pemilu tetap diadakan di tengah tuntutan Komite Reformasi Demokratik Rakyat untuk diadakan reformasi sebelum pesta demokrasi diadakan.
Sementara Partai penguasa, Pheu Thai dan sekutunya, Front Kesatuan Demokrasi melawan kedikdatoran menuntut pemilu tetap harus diadakan supaya publik dapat memutuskan masa depan negaranya.
Pemimpin PDRC, Suthep Thaugsuban, pada Senin malam kembali menyerang kantor KPU dam meminta agar pemilu ditunda. Suthep turut memperingatkan konsekuensi hukum apabila pemilu tetap digelar tanpa persetujuan publik.
Sementara Senator Wanchai Sornsiri, yang diwawancara radio FM 101 memperingatkan adanya kemungkinan tindak kekerasan, jika pemilu tetap diadakan dan bertentangan dengan keinginan publik. Wanchai yang secara terang-terangan mendukung Suthep mengatakan KPU dapat saja mengganti tanggal pemilu apabila pesta demokrasi yang sedianya digelar tanggal 2 Februari malah mengakibatkan kekecauan.
Selain reformasi, massa anti pemerintah juga menuntut untuk mengakhiri aksi pembelian suara. Sehingga hasil kemenangan yang diraih oleh para calon legislatif memang sesuai keinganan rakyat.
Harapan serupa juga dimiliki KPU. Somchai mengaku dirinya akan puas dalam penyelenggaraan pemilu tahun depan, apabila pembelian suara dapat turun hingga 20 persen.
Proses pendaftaran caleg yang ingin bertarung dalam pemilu tahun depan diblokir massa anti pemerintah pada Senin kemarin. Alhasil, lokasi awal pendaftaran caleg yang semula di Stadion Olah Raga Thai-Jepang kemudian dipindahkan ke Kantor Polisi Din Daeng.
Pada Senin kemarin, tercatat baru sembilan orang caleg yang berhasil memasukkan berkas mereka ke KPU di tengah pemblokiran massa. Proses pendaftaran akan berakhir hari Jumat mendatang.
Namun, KPU berencana untuk memperpanjang masa pendaftaran, apabila massa masih memblokir stadion.
Pekerja Kantoran Sering Mengeluh Sakit Leher dan Pinggang? Begini Mengatasinya
Sakit leher dan sakit pinggang kerap dikeluhkan oleh pekerja kantoran. Beberapa penyebabnya di antaranya terlalu banyak duduk, terlalu banyak menatap layar komputer.
