Sumber :
- REUTERS/Athit Perawongmetha
VIVAnews - Direktur Pusat Pertahanan Perdamaian dan Ketertiban (CMPO), Chalerm Yubamrung, mengatakan siap menurunkan 130 ribu personil polisi untuk mengamankan seluruh tempat pemungutan suara di seluruh area Thailand saat pemilu digelar Minggu, 2 Februari 2014. Selain itu sebanyak 27 kompi tentara turut diterjunkan untuk membantu polisi memastikan bahwa rakyat Thailand dapat menggunakan hak suara mereka.
Dilansir dari Harian Bangkok Post, Sabtu 1 Februari 2014 Chalerm yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja demisioner mengatakan akan menggunakan wewenangnya sebagai Direktur CMPO di bawah dekrit UU keadaan darurat untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar. Kendati dibayang-bayangi akan diblokir oleh massa anti pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan semua persiapan sudah hampir rampung.
Persiapan yang telah selesai mereka lakukan terletak di provinsi-provinsi di bagian utara, timur laut dan tengah Thailand.
"Namun, masih ada masalah untuk mendistribusikan surat suara ke beberapa distrik di Bangkok dan 12 provinsi lainnya di bagian selatan, karena para pengunjuk rasa telah memblokir TPU," ujar Sekretaris Jenderal KPU, Puchong Nutrawong dan dilansir kantor berita Reuters.
Puchong telah menginstruksikan kepada para stafnya untuk menghentikan proses pemungutan suara apabila terjadi kerusuhan atau tindak kekerasan.
"Kami tidak ingin pemilu ini dikotori dengan darah. Kami mungkin bisa meminta bantuan dari semua pihak untuk mewujudkan pemilu ini, tetapi apabila ada darah yang tumpah, untuk apa?" tanya Puchong.
Dia pun berharap apabila massa anti pemerintah tetap menghalangi jalannya pemilu, tidak akan ada perkelahian dan kudeta. Puchong menyebut tidak ingin pemilu yang didanai pajak rakyat senilai 3,8 miliar Baht berlangsung sia-sia.
Pernyataan Puchong bukan tanpa alasan. Pasalnya pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, pada Jumat malam tetap menyerukan untuk menggelar unjuk rasa damai. Dia menyerukan kepada para pendukungnya untuk memblokir jalan-jalan pada Minggu esok. Tapi dia meminta kepada massa untuk tidak menghalangi rakyat yang ingin menggunakan hak pilihnya.
"Massa tidak akan menutup TPU, tapi kami akan berunjuk rasa di jalan-jalan. Mereka akan berdemonstrasi secara damai, tenang dan tanpa kekerasan. Kami tidak akan melakukan apa pun yang dapat menghalangi warga untuk menggunakan hak suara mereka," seru Suthep.
Belum lagi pemimpin partai oposisi, Abhisit Vejjajiva mengatakan tidak akan menggunakan hak suaranya pada Minggu esok. Hal itu disampaikan Abhisit dalam laman Facebooknya pada Sabtu ini.
Dia beralasan tidak ikut menggunakan hak suaranya karena pemilu ini dianggap tidak konstitusional. Selain itu tidak memiliki tujuan yang seharusnya dicapai proses pemilu dalam sebuah negara demokrasi.
"Saya nyatakan dengan jelas posisi saya sebelumnya. Saya tidak menggunakan hak suara saya karena tidak ingin memicu kerusuhan di TPU yang berada di sekolah Sawasdee Wittaya," kata Abhisit.
Apabila Abhisit memenuhi kata-kata itu, maka dari pemilu itu tidak akan menghasilkan anggota legislatif untuk membentuk parlemen. Pasalnya Partai Demokrat pimpinan Abhisit juga telah menyatakan akan memboikot pemilu. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Puchong telah menginstruksikan kepada para stafnya untuk menghentikan proses pemungutan suara apabila terjadi kerusuhan atau tindak kekerasan.
