China Sensor Film Berisi Pornografi
Jumat, 14 November 2014 - 08:10 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Muhammad Firman
VIVAnews - Negeri Tirai Bambu tidak memberlakukan sistem rating untuk film dan drama televisi. Oleh sebab itu, badan pemantau media milik pemerintah, Pengelola Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi (SAPPRFT) mempunyai kewenangan penuh untuk menyensor konten apa pun di media yang dianggap tidak sesuai bagi publik.Â
BBC Kamis, 13 November 2014, melansir, kini SAPPRFT mengeluarkan aturan baru yaitu mereka akan menghapus semua adegan di media televisi dan dunia maya yang berisi perselingkuhan atau terlalu banyak menunjukkan kontak fisik. Menurut informasi yang juga dikutip dari portal berita China, Sohu, adegan film berisi pembunuhan, bunuh diri, penculikan, penyalahgunaan narkoba, berjudi atau kejadian mistis, juga akan disensor.Â
Bahkan, situs yang menyajikan tontonan streaming telah diwanti-wanti oleh SAPPRFT agar segera menghapus tajuk atau judul apa pun yang terkait seks atau adegan telanjang.Â
Baca Juga
Namun, aturan ini dikhawatirkan oleh publik China sendiri. Mereka khawatir dengan begitu luasnya adegan yang harus disensor, maka tidak ada film apa pun yang layak untuk ditonton. Bahkan, beberapa juga khawatir mereka tidak bisa lagi menghabiskan waktu dengan menonton drama Korea di dunia maya.Â
Semua keluh kesah itu ditumpahkan publik China ke dunia maya melalui Weibo. Seorang pengguna akun Weibo justru mempertanyakan kebijakan badan pemerintah itu.Â
"Jika mereka benar-benar memiliki keberanian, kenapa tidak sekalian memecat para pejabat di Partai Komunis yang kami baca pernah berzinah?", tanya pengguna dunia maya tersebut.Â
Menurut situs thenanfang.com, banyak pejabat korup di China yang baru-baru ini dipecat dari Partai Komunis dengan alasan berzinah. Seorang pejabat dari badan anti-korupsi China mengungkapkan tuduhan berzina baru bisa dikenakan jika mereka memiliki paling tidak kekasih gelap.Â
Sementara, pengguna dunia maya lainnya justru mendukung kebijakan pemerintah tersebut.Â
"Ini harus dilakukan secepatnya. Aturan ini sesuai dengan program kampanye pemerintah terhadap pornografi dan konten vulgar yang disebut pembersihan situs 2014," tulis pengguna dunia maya itu dan dikutip harian The Global Times.
Suahasil Diharap Lebih Komunikatif dengan Pemerintah Daerah
Aktivis Sandri Rumanama meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara bisa lebih komunikatif dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan.
VIVA.co.id
17 September 2026