Sumber :
- REUTERS/Mykola Lazarenko
VIVA.co.id
- Pembicaraan maraton empat pemimpin negara berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, dalam perang antara militer Ukraina dan pemberontak, Kamis, 12 Februari 2015 di Minsk, Belarussia.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan poin-poin utama disepakati dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Prancis Francois Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Perdana Menteri Ukraina Mengundurkan Diri
Baca Juga :
AS Ingin Rusia Diberi Sanksi Berlipat
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan poin-poin utama disepakati dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Prancis Francois Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel.
Dikutip dari laman
Daily Mail
, gencatan senjata akan mulai diberlakukan pada Minggu, 15 Februari 2015. Persenjataan berat harus ditarik dari garis depan pertempuran, yang telah menewaskan sedikitnya 5.300 orang.
Hollande mengatakan ada harapan serius dengan perjanjian, yang mengatur solusi politik komprehensif, sekalipun tidak semuanya terlaksana. Hollande menekankan bahwa pemimpin pemberontak telah menandatangani gencatan senjata.
Perjanjian itu menggantikan kesepakatan gencatan sebelumnya, yang disepakati pada September 2014 dan tidak terlaksana. Salah satu persoalan utama adalah perdebatan tentang perbatasan.
Ukraina dan pemberontak tidak dapat mencapai kesepakatan, tentang pihak yang mengendalikan perbatasan sepanjang 400 kilometer antara Rusia dan wilayah Ukraina yang dikuasai pemberontak.
Ukraina menuding wilayah itu selama ini dimanfaatkan oleh Rusia, untuk memasok persenjataan bagi pemberontak. Jelang pertemuan di Minsk juga terjadi perbedaan pendapat tentang luas wilayah yang akan dikuasai pemberontak.
Pasalnya mereka berhasil melakukan ekspansi dalam beberapa pekan terakhir, setelah berhasil memukul mundur militer Ukraina. Moscow meminta wilayah yang dikuasai separatis diberikan otonomi yang luas.
Tapi Kiev bersikeras hanya bersedia melakukan desentralisasi beberapa kewenangan.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dikutip dari laman
