Sumber :
- REUTERS/Andrew Meares/Pool/Files
VIVA.co.id -
Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mengaitkan bantuan Negeri Kanguru pada 2004 lalu ke Indonesia paska bencana tsunami dengan kasus Bali Nine. Menurut Hikmahanto, pernyataan pemimpin Partai Liberal itu justru memberikan kesan yang keliru.
Seolah bantuan diberikan tidak tulus dan ikhlas. Demikian isi keterangan pers yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI itu kepada VIVA.co.id , Jumat, 20 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Seolah bantuan diberikan tidak tulus dan ikhlas. Demikian isi keterangan pers yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI itu kepada VIVA.co.id , Jumat, 20 Februari 2015.
"Ini malah akan menguatkan opini dari publik Indonesia bahwa bantuan luar negeri sudah dapat dipastikan terselip kepentingan. Tidak ada makan siang yang gratis (
there is no free lunch)
," ungkap Hikmahanto.
Alasan lain pernyataan Abbott itu patut disesalkan karena Australia menghibahkan bantuan senilai AUD$1 miliar itu bukan di saat Abbott telah menduduki posisi jabatan sebagai PM atau pengambil kebijakan. Jadi, kata Hikmahanto kemungkinan pemberian bantuan ke Indonesia saat itu dilakukan secara tulus.
"Namun, kini telah disalah-manfaatkan oleh Abbott. Seolah bantuan tersebut dapat ditukar dengan pembatalan pelaksaan hukuman mati. Hal itu kian diperkuat, ketika dia mengatakan ada warga Australia, seolah ada keinginan barter nyawa," imbuh Hikmahanto.
Menurut pengajar di Fakultas Hukum itu, tidak seharusnya nyawa warga Australia yang telah memberikan bantuan di Provinsi DI Aceh pada 2004 lalu dibarter dengan dua warga Negeri Kanguru yang menjadi gembong Bali Nine. Sebab, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan telah melakukan kejahatan yang serius di Indonesia dan akan segera dieksekusi mati.
Pernyataan Abbott ini ujar Hikmahanto, sebaiknya coba dipahami oleh Pemerintah Indonesia, sebab mereka tengah kebakaran jenggot. Di menit-menit terakhir menjelang pelaksanaan hukuman mati bagi dua warganya, Australia, kata Hikmahanto, akan melakukan berbagai strategi termasuk jurus Dewa Mabuk.
"Di samping itu, konstelasi perpolitikan internal mengharuskan Abbott memiliki keunggulan untuk berbuat agar dia dapat mempertahankan kursi PM nya," kata Hikmahanto berpendapat.
Isu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, lanjutnya, telah dijadikan komoditas politik oleh para politisi di Australia.
Pernyataan pamrih itu disampaikan oleh Abbott pada Rabu kemarin. Namun, setelah mendapat tanggapan keras dari Kementerian Luar Negeri RI, Abbott mengklarifikasi sendiri pernyataannya.
Harian Inggris,
The Guardian
, Abbott membantah telah mengancam Indonesia dan bersikap pamrih dengan mengungkit-ungkit bantuan tsunami dari Australia.
"Saya hanya merujuk kepada betapa dalamnya hubungan persahabatan antara Australia dengan Indonesia serta fakta bahwa Austalia hadir untuk RI, khususnya ketika RI sedang dalam situasi yang sulit," kata Abbott pada Kamis kemarin.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini malah akan menguatkan opini dari publik Indonesia bahwa bantuan luar negeri sudah dapat dipastikan terselip kepentingan. Tidak ada makan siang yang gratis (
