Sumber :
- UN Photo/Paulo Filgueiras
VIVA.co.id
- Pelapor Khusus PBB tentang Korea Utara, Marzuki Darusman, menganggap tudingan Korea Utara yang menyebut dirinya arogan dan oportunis adalah kekanak-kanakan. Oleh sebab itu, Marzuki tidak ingin menanggapi lebih lanjut pernyataan itu.
Demikian ungkap mantan Jaksa Agung di era Presiden BJ Habibie itu usai menghadiri diskusi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korut, di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, Jakarta Selatan, pada Rabu, 25 Februari 2015.
Marzuki mengatakan, jika Korut ingin membantah pelanggaran HAM di negaranya, bantah dengan bukti yang ada. Dia mengatakan Korut sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti nyata untuk membantah pandangan tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Indonesia Khawatir Korea Utara Uji Coba Bom
Baca Juga :
Dua Korea Butuh Indonesia untuk Bersatu Kembali
Demikian ungkap mantan Jaksa Agung di era Presiden BJ Habibie itu usai menghadiri diskusi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korut, di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, Jakarta Selatan, pada Rabu, 25 Februari 2015.
Marzuki mengatakan, jika Korut ingin membantah pelanggaran HAM di negaranya, bantah dengan bukti yang ada. Dia mengatakan Korut sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti nyata untuk membantah pandangan tersebut.
"Bukan dengan mengatakan ini dan itu," tegas Marzuki.
Selama ini, penyidikan yang dilakukan oleh pengadilan, Korut tidak pernah menghadiri persidangan. Padahal, Korut telah diberikan waktu untuk memberikan keterangan menurut sudut pandang mereka.
"Selama ini kan, kami hanya mendengar kesaksian dari mereka yang melarikan diri dari Korut," imbuh dia.
Marzuki hadir dalam pembicara simposium internasional mengenai situasi HAM Korut pada 10 Februari lalu. Bertindak sebagai tuan rumah acara itu, Komisi Nasional HAM Korea Selatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)-Indonesia. Korut sebagai subjek pembicaraan justru tidak diundang untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan.
Maka Duta Besar Korut untuk Indonesia, Ri Jong Ryul, mengaku geram atas simposium itu. Dia menyebut laporan Komisi HAM PBB tentang pelanggaran HAM di Korut sebagai suatu kebohongan.
"Dia berbohong, jika mengatakan dirinya pernah mengajukan permintaan masuk ke Korut untuk menyaksikan langsung situasi rakyat Korut," tegas Jong Ryul beberapa waktu lalu.
Korut mengaku pernah mengundang Marzuki masuk. Tetapi, lanjut Jong Ryul, Marzuki malah memilih ke Korsel untuk bertemu dengan warga Korut yang melarikan diri.
Selain itu, Korut turut menuding Marzuki sudah menjadi boneka Amerika Serikat dan hanya menebar permusuhan dan kebencian terhadap Korea.
Kedutaan Korut di Jakarta juga melayangkan nota diplomatik protes ke Kementerian Luar Negeri RI karena telah mengizinkan penyelenggaraan simposium itu. Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, yang ditemui media beberapa waktu lalu, menyebut Pemerintah Indonesia tidak memiliki hak untuk melarang penyelenggaraan suatu acara.
"Ini kan negara demokrasi. Semua orang berhak mengadakan acara apa pun selama tidak melanggar hukum," kata diplomat yang akrab disapa Tata itu. (one)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bukan dengan mengatakan ini dan itu," tegas Marzuki.
