Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Yuri O. Thamrin, mengatakan penyebab alotnya pembahasan dokumen Konferensi Asia Afrika (KAA) semalam karena negara anggota, khususnya dari kawasan Afrika tidak sepakat mengenai reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Pembahasan mengenai DK PBB itu masuk ke dalam kesepakatan baru strategis Asia Afrika (NAASP).
Ditemui semalam di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC), ada tiga dokumen di dalam kesepakatan NAASP. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai ketiga dokumen tersebut.
"Kalau ada masalah kami kelola dan niat baik untuk kompromi ada. Tadi saya bilang, kami ini diplomat. Diplomat itu melihat bahwa akan ada yang kompromi," kata Yuri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
RI Terima 200 Permintaan Bantuan Negara Lain
Ditemui semalam di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC), ada tiga dokumen di dalam kesepakatan NAASP. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai ketiga dokumen tersebut.
"Kalau ada masalah kami kelola dan niat baik untuk kompromi ada. Tadi saya bilang, kami ini diplomat. Diplomat itu melihat bahwa akan ada yang kompromi," kata Yuri.
Dia menjelaskan bukan hanya Afrika Selatan saja yang merasakan keberatan atas dokumen itu. Tetapi juga seluruh negara Afrika.
Menurut Yuri, masalah terletak pada pilihan kata dalam dokumen tersebut.
"Mereka minta jangan selektif, tetapi memilih bahasa yang tidak bertentangan dengan posisi semua orang. Jadi, bahasa yang umum dan bisa mengakomodir posisi-posisi yang berbeda. Itu yang menjadi tantangannya," kata dia.
Sementara, terkait Pesan Bandung, visi yang dibahas yakni memperkuat Asia Afrika, karena kawasan tersebut memiliki potensi besar.
"Kami percaya kepada Afrika yang kuat dan makmur, karena itu hal yang bagus," kata dia.
Yuri menjelaskan dalam pertemuan tersebut banyak negara yang berkomitmen untuk mempromosikan Afrika.
Dalam pertemuan semalam, juga disepakati mekanisme tindak lanjut. Mekanisme itu antara lain:
1. Pada dasarnya setiap 10 tahun ada peringatan
2. Setiap empat tahun seharusnya ada rotasi keketuaan
3. Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, tidak dua tahun harus ada pertemuan menteri
4. Setiap tahun ketua bersama melakukan pertemuan
Semua poin itu, kata Yuri, telah disepakati semalam. Alotnya pembahasan dokumen terlihat dari rapat yang masih terus berjalan kendati telah menunjukkan pukul 22.00 WIB. Rapat pembahasan dokumen KAA baru rampung sekitar pukul 23.00 WIB
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan bukan hanya Afrika Selatan saja yang merasakan keberatan atas dokumen itu. Tetapi juga seluruh negara Afrika.
