- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menyesalkan pernyataan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, yang menuding adanya skandal suap dalam proses peradilan dua warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru mempertanyakan sikap Negeri Kanguru.
Ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma usai menghadiri pertemuan tingkat tinggi kepala negara se Asia Tenggara (KTT ASEAN), Jokowi menyebut jika tuduhan itu memang ada mengapa Negeri Kanguru baru mempermasalahkannya sekarang.
"Mestinya hal-hal seperti itu, disampaikan sekian tahun yang lalu. Kenapa tidak disampaikan sejak dulu?," tanya Jokowi.
Klik videonya
Harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH) pada Senin kemarin melansir pernyataan mantan pengacara Chan dan Sukumaran, Muhammad Rifan, para hakim sempat meminta uang suap senilai AUD$130 ribu atau setara Rp1,7 miliar.
Uang itu agar para hakim memberikan hukuman bagi keduanya menjadi kurang dari 20 tahun. Namun, kesepakatan itu batal. Kata Rifan, setelah ada perintah dari pejabat pemerintah di Jakarta untuk menjatuhkan hukuman mati.
"Kami bertemu berkali-kali dengan para hakim. Kami berbicara tentang berapa lama masa hukuman, walau dilarang antara pengacara dan hakim, tapi ini kenyataannya," ujar Rifan.
Dia menyebut sudah ada kesepakatan sebelumnya, dengab bayaran lebih dari Rp1 miliar dan masa hukuman kurang dari 20 tahun.
"Jadi, kami telah sepakat dengan jumlah itu," imbuh Rifan.
Sementara, salah satu hakim yang menangani kasus itu, Wayan Yasa Abadi, kepada SMH membantah adanya intervensi politik atau negosiasi suap seperti yang dituduhkan. (ase)
Menko Luhut Minta Soal Eksekusi Mati Tak Perlu Diumbar
"Tunggu saja. Tidak usah ribut-ribut. Jangan dibuat sinetron."
