Sumber :
- REUTERS/Olivia Harris
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah proaktif, untuk memecahkan isu perdagangan manusia yang melibatkan Rohingya.
"Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tidak semestinya cuci tangan dalam persoalan ini, dengan mengeluarkan kartu pengungsi bagi para migran," kata Hamidi yang dikutip laman
Star , Senin, 18 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tidak semestinya cuci tangan dalam persoalan ini, dengan mengeluarkan kartu pengungsi bagi para migran," kata Hamidi yang dikutip laman
Baca Juga :
Kemlu: RI Harus Bangga Bersedia Tampung Imigran
Menurutnya UNHCR harus mencari cara untuk membantu, daripada memaksakan tanggung jawab pada Malaysia. "Ini sangat tidak adil," ujarnya. Saat ini ada 1.107 migran baru yang sudah tiba di Malaysia.
Orang-orang Rohingya dan Bangladesh itu ditempatkan pada pusat detensi imigrasi di Belantik. Nasib mereka yang ada di sana seolah terombang-ambing, tanpa kejelasan akan masa depan.
Namun situasi mereka dinilai jauh lebih baik, daripada migran yang masih ada di tengah laut, terombang-ambing di Laut Andaman dan Selat Malaka dalam kondisi kelaparan dan kehausan.
Walau berada dalam penahanan, tapi mereka ada di darat jauh dari ancaman kematian, dengan cukup makan dan minum. Hamidi menegaskan, pemerintah Malaysia telah melakukan yang terbaik.
"Komunitas internasional harus melihat, bahwa kami telah melakukan yang terbaik untuk membantu para migran, daripada hanya mengkritik kami dan membuat citra buruk tentang Malaysia," ucapnya.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya UNHCR harus mencari cara untuk membantu, daripada memaksakan tanggung jawab pada Malaysia. "Ini sangat tidak adil," ujarnya. Saat ini ada 1.107 migran baru yang sudah tiba di Malaysia.
