- REUTERS/Roni Bintang
VIVA.co.id - Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi mengatakan pemerintah memiliki cara khusus dalam mendekati Myanmar agar bersedia untuk mengatasi isu pengungsi Rohingya.
Mantan Dubes RI untuk Kerajaan Belanda itu menggunakan cara yang disebut constructive engagament untuk bisa membujuk Myanmar.
Hal itu diungkap Retno ketika ditemui di Istana Negara, pada Selasa, 19 Mei 2015. Retno mengatakan, Pemerintah akan mengirimkan pesan dalam konteks konstruktif. Bahkan, Pemerintah Indonesia juga sedang berupaya untuk berkomunikasi dengan Myanmar.
Namun, hingga saat ini Myanmar diketahui belum berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan isu arus pengungsi Rohingya.
"Saya belum mendengar. Kami harus terus menggali lagi melalui engagement yang constructive. Kami berusaha untuk berkomunikasi dengan semua pihak," ujar Retno.
Dia menjelaskan lebih lanjut dengan metode itu, Indonesia tidak menghukum Myanmar, melainkan diajak bersama-sama untuk mengatasi masalah arus pengungsi Rohingya. Myanmar selama ini diketahui menolak untuk diajak berdiskusi mengenai Rohingya.
Mereka pun menolak mentah-mentah insiatif yang diambil Thailand untuk menggelar pertemuan pada tanggal 29 Mei mendatang di Bangkok.
Untuk menuntaskan isu Rohingya, Retno sengaja terbang ke Malaysia dan menggelar pertemuan dengan dua Menlu lainnya, yaitu Menlu Thailand dan Menlu Malaysia.
"Saya akan berangkat malam ini, hampir tengah malam. Besok, saya akan melakukan pertemuan dengan dua Menlu, antara lain membahas isu irregular movement," Retno menambahkan.
Dia menyebut apa yang dilakukan oleh Indonesia telah melampaui dari kewajiban yang ada. Sebab, Indonesia bukan bagian dari negara yang meneken Konvensi Pengungsi tahun 1951. Tetapi, pada kenyataannya, Indonesia telah menerima 1.346 warga Rohingya di Aceh.
Gelombang pertama tiba pada minggu lalu berjumlah 558. Gelombang selanjutnya ada tiga kali, yaitu 644 orang, 47 orang dan 96 orang.
Saat ini, badan PBB untuk pengungsi, UNHCR, telah melakukan verifikasi dan wawancara untuk menentukan apakah ribuan imigran itu korban perdagangan manusia atau migrasi ekonomi. Jika terbukti migrasi ekonomi, maka mereka akan dikembalikan ke negara asal.
"Kami sudah bekerja sama dengan UNHCR dan dengan organisasi internasional migrasi (IOM). Kami sudah merawat mereka, baik dalam bentuk penyediaan shelther, papan, pangan dan obat-obatan yang diperlukan apabila kondisi kesehatan mereka tak baik," Retno menjelaskan. (ase)
Myanmar Diminta Tak Diskriminatif Terhadap Rohingya
Caranya mengubah secara radikal kebijakan dan praktik kekerasan.
