- CNES 2014/Distribution Airbus DS/IHS
VIVA.co.id - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan proyek reklamasi skala besar yang dilakukan Tiongkok dapat membahayakan kestabilan dan keamanan dunia. Pejabat yang dilantik oleh Menlu John Kerry pada Januari 2015 itu turut menyebut, jika upaya tersebut dibiarkan maka bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan mengancam kepercayaan investor serta mengancam entitas keamanan yang disebabkan oleh ulah mereka.
Hal itu disampaikan oleh Blinken ketika berbicara di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, kawasan Jakarta Selatan, pada Rabu, 20 Mei 2015. Berdasarkan informasi yang dikutip BBC, klaim Tiongkok hampir mencakup semua area di LTS sehingga berdampak terhadap tumpang tindih klaim serupa dengan Brunei, Taiwan, Filipina, Vietnam dan Malaysia.
Menurut pejabat berwenang, Tiongkok telah mengklaim wilayah seluas 810 hektare di area yang tengah bersengketa, Pulau Spratly, sejak tahun 2014 lalu.
"Perilaku dari Tiongkok membentuk preseden baru di mana negara besar bebas untuk menekan negara yang lebih kecil. Itu menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan," ujar Blinken.
Masyarakat internasional, Blinken menambahkan, harus mengatasi klaim berulang dari darat, karang dan batasan secara diplomatik dan damai, serta konsisten dengan aturan yang berlaku.
"Kami konsisten mendorong setiap pihak pengklaim untuk mengklarifikasi ulang klaim mereka sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, termasuk klaim sembilan titik garis Tiongkok," kata dia.
Kendati diisukan gencar mendukung Filipina untuk mengajukan isu tersebut ke pengadilan internasional, tetapi Blinken menepis dengan menyebut Negeri Paman Sam tak mendukung pihak mana pun.
"Kami menolak tindakan yang didasari atas intimidasi dan kekerasan. Tetapi, tetap mendukung kebebasan navigasi, kebebasan melintas dan memiliki hak yang sama," ujar Blinken.
Ke depan, Blinken menambahkan, AS akan terus mendesak seluruh pengklaim untuk menahan diri, menghindari tindakan yang bisa mempersulit atau menimbulkan eskalasi konflik. Negeri Paman Sam meminta para pengklaim menyelesaikan masalah sesuai aturan hukum berlaku.
Sementara, seruan AS itu seolah tak digubris oleh Tiongkok. Dalam jumpa pers yang digelar bersama antara Menlu John Kerry dan Menlu Tiongkok, Wang Yi, beberapa hari lalu, dia mengatakan keputusan Tiongkok untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritori tetap teguh dan tidak bisa diubah.
Wang kembali menegaskan, upaya pembangunan apa pun yang dilakukan Tiongkok di LTS merupakan sesuatu yang masuk ke dalam cakupan kedaulatan Tiongkok.
Di Tengah Konflik Perang, Tiongkok Dukung Upaya Palestina Jadi Anggota Penuh PBB
Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada hari Kamis 18 April 2024 mengatakan negaranya mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB
