Sumber :
- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id
- Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir meminta kepada negara-negara lain yang mengaku prihatin terhadap isu imigran ilegal, agar bertindak nyata dan tak sekadar banyak bicara. Sebab, isu penampungan terhadap imigran ilegal yang terapung-apung di laut hanya diserahkan kepada tiga negara di kawasan Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia dan Thailand.
Ditemui di ruang Palapa, kawasan Pejambon, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Mei 2015. Pada Rabu kemarin, dua dari tiga negara itu sepakat untuk menampung sementara ribuan imigran ilegal yang kini tengah terombang-ambing di Laut Andaman. Kedua negara memberi tenggat waktu selama satu tahun untuk menempatkan para imigran ilegal itu ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asal.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
UNHCR Apresiasi RI soal Pengungsi Rohingya
Ditemui di ruang Palapa, kawasan Pejambon, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Mei 2015. Pada Rabu kemarin, dua dari tiga negara itu sepakat untuk menampung sementara ribuan imigran ilegal yang kini tengah terombang-ambing di Laut Andaman. Kedua negara memberi tenggat waktu selama satu tahun untuk menempatkan para imigran ilegal itu ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asal.
"Ketika kami berada dalam kesulitan, kami berharap kepada banyak negara dan orang yang telah menyampaikan keprihatinan terhadap keadaan imigran itu, kami meminta mereka beraksi nyata dan tak sekadar bicara," ujar Arrmanatha.
Dia menambahkan, seharusnya negara pertama yang menunjukkan kemurahan hati adalah 145 negara yang menandatangani konvensi pengungsi di tahun 1951. Saat ini imigran ilegal yang diutamakan untuk ditempatkan adalah mereka yang masih berada di tengah laut.
Total, Arrmanatha mengatakan ada sekitar 11 ribu imigran ilegal yang tengah menunggu proses penempatan kembali oleh badan PBB untuk penanganan pengungsi, UNHCR. Sementara, 7.000 di antaranya, Arrmanatha menambahkan, telah ditampung oleh Negeri Jiran dan Indonesia.
"Kami berharap bantuan masyarakat internasional untuk pembiayaan imigran ilegal selama ditampung di dua negara itu," kata diplomat yang akrab disapa Tata.
Terkait dengan skema pembiayaan akan dibahas dalam penjabaran teknis. Dua organisasi internasional yaitu UNHCR dan badan organisasi untuk migran, IOM, sudah berkomitmen untuk membantu pembiayaan keuangan mereka.
"Tetapi, perlu didukung masyarakat internasional untuk pembiayaan tersebut," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ketika kami berada dalam kesulitan, kami berharap kepada banyak negara dan orang yang telah menyampaikan keprihatinan terhadap keadaan imigran itu, kami meminta mereka beraksi nyata dan tak sekadar bicara," ujar Arrmanatha.
