- Situs resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
VIVA.co.id - Asisten Khusus Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk bidang kependudukan, pengungsi dan migrasi, Anne C. Richard, akan memimpin delegasi untuk menyambangi kawasan Asia Tenggara. Dia telah menjejakkan kaki di Bangkok, Thailand, hari ini untuk ikut menghadiri konferensi khusus mengenai arus "tsunami" imigran ilegal yang datang dari Bangladesh dan Myanmar.
Demikian keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id dari Departemen Luar Negeri AS pada Jumat, 29 Mei 2015. Isu imigran ilegal dari Bangladesh dan Rohingya menjadi fokus utama kunjungannya ke kawasan Asia Tenggara. Usai menyambangi Thailand, pada Sabtu esok dia akan berkunjung ke Malaysia.
Richard akan berada di negara itu hingga Senin, 1 Juni 2015. Kemudian, dia akan bertolak ke Jakarta dan Aceh pada 1 hingga 3 Juni 2015.
"Ketika berada di Malaysia dan Indonesia, dia akan bertemu dengan pejabat pemerintah, perwakilan dari organisasi internasional dan para pencari suaka serta imigran ilegal yang berhasil diselamatkan," tulis Deplu AS dalam keterangan mereka.
Pemerintah AS mengklaim mendukung Thailand, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, dan Myanmar atas upaya mereka dalam mengatasi penderitaan para pengungsi yang terdampar serta dianiaya di Teluk Bengal dan Laut Andaman. Negeri Paman Sam mengaku tak tinggal diam melihat hal tersebut.
"Dengan dukungan dari Pemerintah Malaysia, Angkatan Laut AS kini tengah melakukan patroli rutin dengan menggunakan pesawat dari Bandara Subang. Tujuannya untuk menemukan perahu yang membawa imigran," kata Deplu AS.
Hasil dari pemantauan itu kemudian dibagi kepada mitra mereka di kawasan untuk mencari tahu rute laut yang digunakan oleh para penyelundup dan membantu melacak keberadaan perahu imigran lainnya di laut.
"Kami akan terus melakukan pemantauan melalui udara selama dibutuhkan untuk membantu memberikan dukungan kepada pemerintahan di kawasan regional. Sebab, di waktu bersamaan mereka bekerja menyelamatkan imigran yang tersandera di laut dan ikut memberikan bantuan kemanusiaan kepada imigran yang rentan di kawasan," tutur Deplu AS.
Selain bantuan dalam bentuk pemantauan, Negeri Paman Sam juga berkontribusi terhadap seruan darurat yang disampaikan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yakni dengan menggelontorkan dana bagi penyelesaian upaya tersebut.
Besaran dana nantinya akan diumumkan Richard usai mengikuti pertemuan di Bangkok. Dana tersebut nantinya akan menambah jumlah US$109 juta atau Rp1,4 miliar yang sebelumnya telah digelontorkan selama dua tahun terakhir untuk membantu bantuan kemanusiaan.
Dana tersebut bertujuan tiga hal: pertama, memastikan keselamatan dan keamanan imigran dan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan manusia.
"Kedua, memastikan pengelolaan imigran dan perbatasan yang manusiawi dan teratur. Ketiga, mengatasi akar permasalahan, termasuk penyalahgunaan hak asasi manusia yang telah lama dilakukan sebagai bagian dari kebijakan diskriminatif Myanmar dan kesempatan ekonomi di negara asal," kata dia.
AS pun akan bekerja sama dengan badan PBB, UNHCR, untuk memukimkan pengungsi Rohingya ke negara ketiga. Mereka pun menyadari pemukiman kembali bukan solusi utama dalam krisis tersebut, tetapi dapat menjadi salah satu upaya regional yang lebih luas.
Upaya ini agar mereka bisa mengatasi akar permasalahan migrasi dan menciptakan solusi bagi mereka yang kabur karena takut. AS telah memukimkan sekitar 150 ribu pengungsi sejak 10 tahun terakhir, termasuk 1.000 warga Rohingya tahun ini. (art)
Myanmar Diminta Tak Diskriminatif Terhadap Rohingya
Caranya mengubah secara radikal kebijakan dan praktik kekerasan.
