- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Pertemuan mengenai penanganan imigran ilegal di Samudera Hindia yang digelar di Bangkok hari ini resmi ditutup. Kendati digelar tanpa kehadiran Menteri, namun pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang cukup memuaskan.
Dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 29 Mei 2015, negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk melakukan intensifikasi pencarian dan upaya penyelamatan dalam membantu imigran ilegal. Menurut badan penyelamatan, total masih ada sekitar 2.600 imigran ilegal yang terapung-apung di laut.
Direktur Jenderal Organisasi untuk Migrasi Internasional (IOM), William Lacy Swing mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang baik. "Pertemuan kali ini dilakukan dengan partisipasi yang luas dan berhasil menghasilkan keputusan. Ini merupakan langkah pertama yang penting. Sementara, keikutsertaan Myanmar di sini merupakan sebuah kunci," kata Swing.
Dia mengaku cukup optimis dengan hasil yang telah dicapai. "Kami bahagia bahwa kami telah berhasil menekankan terhadap upaya pencarian dan operasi penyelamatan," ujar Swing menambahkan.
Poin penting lainnya dari pertemuan tersebut adalah, mereka akan membentuk sebuah satuan tugas (Satgas) dan menyetujui daftar rekomendasi untuk mengatasi akar masalahnya. Rencana tersebut dibuat dengan hati-hati karena khawatir akan membuat Myanmar kecewa.
Sekretaris Permanen di Kementerian Luar Negeri Thailand, Norachit Sinhaseni, membocorkan sedikit hasil kesepakatan pertemuan hari ini. Menurut dia, dalam dokumen terdapat pernyataan akhir yang memasukkan sebuah paragraf yang berisi seruan untuk mengatasi faktor-faktor di area asal imigran ilegal. Termasuk, mempromosikan penghormatan penuh terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk di dalamnya peningkatan di bidang ekonomi. Dalam dokumen itu tidak menyebut sama sekali negara Myanmar. "Myanmar juga setuju dengan isi dokumen tersebut," kata Norachit.
Sebelumnya, di awal pertemuan, Myanmar bereaksi keras lantaran langsung dituding oleh Asisten Komisioner Tinggi untuk Perlindungan Pengungsi UNHCR, Volker Turk. Dia menyebut, pola imigran ilegal semacam ini akan kembali terulang kalau Myanmar tak bersedia mengatasi masalah di dalam negerinya yaitu diskriminasi terhadap etnis Rohingya.
Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, Htein Lynn langsung bereaksi dan mengatakan, dunia internasional tak bisa menyalahkan Myanmar begitu saja. Sebab, terkait dengan arus imigran ilegal, bukan Myanmar saja yang menyumbangkan. Sebagian dari imigran ilegal itu juga datang dari Bangladesh.
Usai pertemuan di Bangkok, Pemerintah Malaysia kembali menyerukan adanya pertemuan lain dan membahas isu serupa. Namun kali ini pertemuan diusulkan di tingkat kepala negara. Malaysia mengundang pemimpin dari Thailand, Indonesia dan Myanmar.
(mus)
