Sumber :
- Reuters/Daniel Munoz
VIVA.co.id - Badan PBB untuk pengungsi, UNHCR, pada Jumat pekan lalu membenarkan otoritas Australia telah membayar sindikat pencari suaka agar membawa kelompok pencari suaka kembali ke perairan Indonesia.
Pada pekan lalu, muncul laporan dari Kepolisian Pulau Rote yang menyebut masing-masing kru kapal termasuk kapten menerima bayaran dari Angkatan Laut Australia .
Harian The Guardian, Minggu, 14 Juni 2015 melansir UNHCR lalu mengkonfrontir langsung tuduhan itu kepada 65 pencari suaka yang kini tengah berada di Pulau Rote.
Hasilnya, mereka membenarkan puluhan pencari suaka yang berasal dari Sri Lanka, Bangladesh dan Myanmar telah dibayar puluhan juta agar bersedia kembali ke perairan Indonesia.
Kapal yang mereka kendarai dicegat oleh penjaga perbatasan Australia dan didorong balik pada 31 Mei kemarin. Para pencari suaka sempat dipindahkan ke kapal penjaga perbatasan Australia selama empat hari lalu ditempatkan dalam dua kapal baru. Kedua kapal itu lalu didorong ke perairan Indonesia.
"Kami telah diinformasikan (mengenai pembayaran tersebut), walaupun informasi itu belum dikonfirmasi. Tetapi, 65 penumpang itu mengatakan telah dicegat oleh kapal AL Australia," kata juru bicara UNHCR, James Lynch.
Kepala UNHCR, Antonio Guterres, kepada BBC mengatakan perbuatan apapun yang justru memberikan imbalan bagi aksi kriminal tidak dapat diterima.
"Kita justru perlu memberantas tindakan penyelundupan dan perdagangan. Bukannya malah membayar mereka. Kita seharusnya menjebloskan mereka ke penjara sebisa mungkin atau menyeret ke pengadilan," kata Guterres.
Namun, di waktu yang bersamaan publik juga harus melindungi korban penyelundupan manusia. Setiap negara, khususnya yang telah meneken Konvensi Pengungsi tahun 1951 justru harus menunjukkan tanggung jawab dalam melindungi pengungsi.
Rusak Hubungan Baik
Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, melalui Duta Besar Paul Grigson mengenai laporan tersebut.
Grigson yang baru saja tiba di Jakarta usai dipanggil pulang berjanji akan menyampaikan pertanyaan Retno ke pemerintahnya di Canberra.
Selain didesak oleh Indonesia, pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott juga didesak oleh lawan politiknya di dalam negeri. Juru bicara Imigrasi dari Partai Buruh, Richard Marles memperingatkan tuduhan itu bisa berpotensi untuk merusak hubungan baik antara kedua negara tetangga.
"Ini bukan perkara yang kecil. Ini jelas telah berdampak terhadap hubungan dengan Indonesia. Menlu Indonesia telah melontarkan pertanyaan kepada Dubes kita di RI kian menegaskan fakta yang ada di pikiran mereka," kata Marles ke stasiun televisi ABC pada Minggu kemarin.
Marles menyarankan agar Pemerintah Australia tidak perlu menanti Indonesia untuk melalukan penyelidikan terhadap tuntutan pemberian uang. Dia menambahkan, dengan membayar sindikat pencari suaka, Australia justru menciptakan faktor penarik agar kelompok lainnya kembali berlayar ke Negeri Kanguru dan Selandia Baru.
"Kita seharusnya bukan mengubah kapal AL menjadi ATM terapung dan menyerahkan uang tunai kepada sindikat pencari suaka," Marles menambahkan. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami telah diinformasikan (mengenai pembayaran tersebut), walaupun informasi itu belum dikonfirmasi. Tetapi, 65 penumpang itu mengatakan telah dicegat oleh kapal AL Australia," kata juru bicara UNHCR, James Lynch.
