Dubes Inggris: Bangsa Kami Masih Butuh Monarki

Pangeran William, Kate Middleton dan putra mereka
Sumber :
  • REUTERS/Jason Bell/Pool
VIVA.co.id
Pensiunan Dokter Diduga Tewaskan Ratusan Pasien
- Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, mengakui keluarga kerajaan hingga saat ini masih populer dan dikagumi oleh rakyatnya. Padahal muncul dorongan dari sebagian pihak agar Inggris berganti status dari negara kerajaan (monarki) menjadi republik. 

Salah Mengira Kuil sebagai Masjid, Diplomat Inggris Dikecam
Ditemui di sela perayaan ulang tahun ke-89 Ratu Elizabeth II di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Senin semalam, Malik mengatakan keluarga kerajaan Inggris merupakan simbol penting bagi negaranya. 

Nonton Konser, Cara Ratu Elizabeth II Rayakan Ultah ke-92
"Kami memang tak memiliki konstitusi asli seperti negara demokrasi lainnya. Tetapi, kerajaan merupakan simbol kebersamaan di negara kami," kata Malik. 

Perhatian publik terhadap keluarga kerajaan tetap tinggi. Sebagai contoh ketika pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton digelar tahun 2011 lalu, tidak hanya publik Inggris, tetapi perhatian dunia tertuju ke London. Belum lagi antusias yang tinggi ketika Pangeran George dan Putri Charlotte lahir. 

"Jadi, memang betul kerajaan di Inggris masih sangat populer. Politik boleh saja berubah, anggota parlemen atau Perdana Menteri boleh saja berganti, tetapi kerajaan akan tetap ada," kata dia. 

Malik melanjutkan, Ratu akan tetap menjadi simbol dari keberlangsungan negara. Maka, tak heran jika keluarga kerajaan tetap menjadi bagian penting dari masyarakat kami. 

Dalam artikel berjudul "Why UK Should Abolish its 'Failed' Monarchy," yang pernah dimuat CNN tahun 2012 lalu, penulis Graham Smith menyebut, justru setelah pernikahan William dan Middleton digelar, para pendukung Inggris menjadi negara republik kian bertambah. Menurut Smith, sistem monarki perlu segera dihapus, karena kerajaan tak sesuai dalam prinsip bangsa Inggris, baik dalam praktik dan dalam politik. 

"Kita seharusnya menjadi masyarakat yang demokratis, yang berarti kita harus bersyukur dan mengharga nilai-nilai demokratis, seperti kesetaraan dalam kewarganegaraan, kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi," papar Smith. 

Dalam masyarakat berdemokrasi, lanjut Smith, seharusnya tidak ada ruang keistimewaan bagi seseorang atau suatu keluarga untuk memimpin negara tertentu sejak lahir hingga seumur hidup. 

Smith turut membantah pernyataan badan pariwisata yang menyebut dengan adanya keluarga kerajaan justru meningkatkan pemasukan dari bidang pariwisata. Dia mengakui memang, kerajaan memang menjadi daya tarik besar untuk pariwisata, tetapi belum ada fakta yang mendukung pernyataan badan pariwisata tersebut. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya