Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada Selasa kemarin berbicara di depan Forum Oslo, sebuah forum terkemuka di Eropa dan dihormati dalam upaya membahas berbagai isu mediasi konflik dan perdamaian dunia. Dalam forum tersebut, Retno menyinggung mengenai tiga hal, salah satunya pergerakan imigran ilegal.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian ungkap Kementerian Luar Negeri melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id pada Rabu, 17 Juni 2015. Terkait isu imigran ilegal, mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda menekankan untuk bisa mencari solusi, maka negara yang menjadi sumber, transit dan tujuan harus duduk bersama untuk menyelesaikan akar permasalahannya.
Baca Juga :
Guru dan IRT Jadi Korban Pinjol Ilegal Terbanyak, OJK: Cek Legalitas dan Logis Sebelum Pinjam
Secara tidak langsung di forum tersebut, Retno menyayangkan sikap Pemerintah Australia yang justru masih saja menerapkan kebijakan dorong balik perahu.
"Sangat disayangkan oleh Indonesia masih ada negara yang justru sering menyuarakan penghormatan hak asasi manusia, tetapi pemerintahnya justru menerapkan kebijakan dorong perahu kepada para imigran ilegal," kata Retno.
Sebelumnya, Retno mengaku tak habis pikir dengan respons yang disampaikan oleh Menlu Australia, Julie Bishop, karena malah menganggap Indonesia gagal dalam menjaga wilayah perbatasannya. Sementara, pertanyaan Indonesia apakah betul Australia membayar sindikat penyelundup manusia agar kembali ke perairan RI tak dijawab.
Bishop bersama Perdana Menteri Tony Abbott pada sesi sidang parlemen yang digelar hari Senin kemarin kompak tutup mulut kendati terus ditekan oleh kelompok oposisi.
"Kami tak akan mengomentari terhadap operasi-operasi secara spesifik," kata Abbott berulang kali.
Padahal, pertanyaan kelompok Partai Buruh sederhana, apakah betul mereka telah membayar enam kru kapal masing-masing senilai US$5.000 atau setara Rp66 juta.
Retno juga menjelaskan upayanya menggalang dukungan bagi ribuan imigran ilegal yang terombang-ambing di Laut Andaman. Kini sebagian dari mereka telah ditampung sementara waktu di shelther di Aceh.
Dalam kesempatan itu, Retno juga menyinggung upaya pemulangan ribuan WNI dari wilayah berkonflik di Yaman. Retno mengatakan, RI terus menyuarakan agar konflik Yaman bisa diselesaikan secara politik. Suara yang sama juga disampaikan dalam pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diselenggarakan di Jeddah pada Selasa kemarin.
Situasi di Yaman, kata Retno, telah menghambat pelaksanaan misi diplomatik dan menyebabkan operasi evakuasi kemanusiaan yang sangat besar baik dari segi jumlah atau biaya.
Isu lain yang disinggung oleh mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia dan Islandia yaitu mencari penyelesaian untuk tindak kekerasan ekstrimis. Menurut Retno yang menjadi pendorong utama yaitu tingkat kemiskinan, peningkatan pendidikan dan pemberdayaan wanita.
Di bagian akhir, Retno menyampaikan kontribusi Indonesia dalam menciptakan dan memelihara perdamaian di kawasan, seperti peran Indonesia sejak tahun 1990 lalu yang mampu mengubah potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah kerja sama yang melalui workshops, safari diplomatik ke beberapa negara untuk menuntaskan isu imigran ilegal.
Dalam Forum Oslo tahun ini mengangkat tema: "Perdamaian di Tatanan Dunia yang Tak Teratur." Acara dibuka oleh Menlu Norwegia, Borge Brende, Presiden Kolumbia, Juan Santos. Selain itu, forum imi juga dihadiri oleh Wakil Presiden Iran, Nasomeh Ebtekar, Menlu Yordania, Naseer Judeh, PM Serbia, Aleksandar Vucic serta akademisi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sangat disayangkan oleh Indonesia masih ada negara yang justru sering menyuarakan penghormatan hak asasi manusia, tetapi pemerintahnya justru menerapkan kebijakan dorong perahu kepada para imigran ilegal," kata Retno.
