-
VIVA.co.id - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan regional negara pengirim pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertemuan itu rencananya digelar di Hotel Fairmont, Senayan, pada 27-28 Juli 2015.
Demikian isi keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima VIVA.co.id pada Kamis, 23 Juli 2015. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan serupa mengenai pemeliharaan perdamaian di kawasan lain yaitu Eropa, Amerika, dan Afrika.Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi akan membuka pertemuan tersebut pada Senin pekan depan. Total, akan hadir para pejabat tinggi dari 30 negara penyumbang pasukan perdamaian di kawasan Asia-Pasifik.Termasuk di dalamnya lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tiga negara tuan rumah pertemuan regional lainnya, pejabat senior PBB, dan sejumlah organisasi regional."Dalam pertemuan itu akan mengangkat tema 'Complex Peacekeeping Strategies: Enhancing Capabilities and Responses of the UN Peacekeeping Operations'. Pertemuan dilatarbelakangi evolusi misi pemeliharaan perdamaian PBB yang semakin kompleks dan multi dimensional. Selain itu, permintaan dan kebutuhan global akan misi pemeliharaan perdamaian PBB kian meningkat," ujar Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kemlu, Andy Rachmianto.Diharapkan melalui tema itu, RI dapat menggalang peningkatan dukungan dan potensi kontribusi pasukan dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hasil dari pertemuan tersebut akan disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi penjaga perdamaian yang dihelat di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York, Amerika Serikat pada September mendatang.Pertemuan itu akan diketuai Presiden AS, Barack Obama, dan pemimpin dari negara tuan rumah pertemuan regional, termasuk Indonesia.Sementara itu, bagi Indonesia, pengiriman pasukan perdamaian merupakan realisasi nyata dari kontribusi Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian. RI akan terus meningkatkan jumlah pasukan perdamaian hingga mencapai visi 4.000 pasukan penjaga perdamaian sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019."Penyelenggaraan pertemuan regional penjaga perdamaian ini semakin mengukuhkan kepemimpinan dan dukungan kuat Pemerintah RI sebagai 'net contributor' dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional," kata Andy.Selain itu, dapat menjadi modal penting untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. (art)Lihat Juga
