Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut frustrasi dengan jajaran birokratnya, akibat penundaan proyek-proyek pembangunan jalan dan pelabuhan, yang dianggap krusial untuk meningkatkan perekonomian.
Laman Reuters pada Jumat, 24 Juli 2015, menyebut Jokowi kini mendorong proses seleksi yang baru dan lebih cepat, untuk mencari para pejabat yang dapat mendukung pembangunan selesai tepat waktu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Laman Reuters pada Jumat, 24 Juli 2015, menyebut Jokowi kini mendorong proses seleksi yang baru dan lebih cepat, untuk mencari para pejabat yang dapat mendukung pembangunan selesai tepat waktu.
Didera tingkat pertumbuhan ekonomi terendah dalam enam tahun terakhir, Jokowi disebut mempertimbangkan untuk mengesampingkan panel seleksi PNS, yang sebelumnya dibentuk untuk memilih kandidat terbaik.
Campur tangan menteri atas panel seleksi, memakan waktu 10 kali lebih lambat dari sistem yang lama, telah menghambat pelaksanaan proyek-proyek dan membuat para investor hilang kesabaran.
"Presiden berpikir keras, dengan beberapa anggota kabinet, apakah dia harus menunda sementara semua skema seleksi pejabat publik," kata seorang pejabat senior di Istana Kepresidenan pada Reuters.
Belum jelas apa langkah alternatif yang bakal diambil Jokowi. Tapi dia disebut ingin menghabiskan sekitar $20 miliar pada 2015, untuk pembangunan pelabuhan, jalan dan proyek lainnya.
Namun sejauh ini baru sekitar 10 persen yang dicairkan, karena kelambatan para birokrat. Pembangunan infrastruktur, sebelumnya diharapkan mendorong pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 6-7 persen.
Konsultan yang banyak memberi saran bagi para investor, mengenai risiko politik di Indonesia, Kevin O'Rourke, mengatakan kendala bagi Jokowi adalah risiko jika dia mengesampingkan panel seleksi.
"Itu akan memberikan pesan yang sangat ambivalen, tentang reformasi pemerintahan yang bersih," katanya. Sementara Jokowi disebut tetap ingin mempertahankan citra pemerintahan bersih.
Kritik diarahkan pada Yuddy Chrisnandi, menteri yang bertanggungjawab untuk reformasi administrasi dan birokrasi, karena penunjukan panel seleksi dari orang-orang yang dianggap setia padanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Didera tingkat pertumbuhan ekonomi terendah dalam enam tahun terakhir, Jokowi disebut mempertimbangkan untuk mengesampingkan panel seleksi PNS, yang sebelumnya dibentuk untuk memilih kandidat terbaik.
