Sumber :
- Repro USGS
VIVA.co.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan, pemerintah masih tetap mengandalkan militer Papua Nugini untuk bernegosiasi dengan milisi bersenjata Papua yang menyandera dua WNI.
Arrmanatha menjelaskan, cara itu dianggap lebih relevan, karena tidak akan melanggar kedaulatan dan hukum di negara tetangga.
Demikian ungkap Arrmanatha yang disampaikan ketika memberikan keterangan tertulis di kantor Kemlu, kawasan Pejambon, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 September 2015. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berkoordinasi dengan Perdana Menteri Peter O'Neill dan pemimpin pasukan militer mereka.
"Prinsipnya, Indonesia menghormati hukum di Papua Nugini dan tentara Papua Nugini mengatakan, mereka yang akan membebaskan (kedua WNI). Mereka akan menggunakan metode penyelamatan yang sangat aman dan meminimalisasi kontak senjata yang berlebihan," kata diplomat yang pernah bertugas di New York dan Jenewa itu.
Posisi Papua Nugini pun, kata dia, sudah jelas yakni mendukung keutuhan dan integritas Indonesia. Tidak ada alasan untuk tak percaya kepada pemerintah mereka.
"Kami percayakan dan menghargai insiden itu terjadi di wilayah kedaulatan Papua Nugini. Mereka juga telah mengerahkan tentara cukup banyak," ujar dia.
Kendati begitu, Arrmanatha melanjutkan, TNI telah berada di area perbatasan, seandainya bantuan dibutuhkan. RI juga memberikan bantuan teknis seperti satelit dan teknologi.
"Intinya, Indonesia siap, jika sewaktu-waktu dibutuhkan," Arrmanatha menambahkan.
Sejauh ini, negosiasi masih dijadikan senjata utama untuk bisa membujuk milisi membebaskan dua WNI yang diketahui bernama Sudirman dan Badar. Mereka ditangkap ketika tengah melakukan pemotongan kayu.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Endang Sodik menengarai Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari kelompok Jeffrey Pagawak yang menjadi dalang penyanderaan. Namun, ketika dihubungi Jeffrey justru hal itu.
"Itu tidak benar, karena dalam orientasi kami bukan sebagai militer. Kami di sini (Papua Nugini) bukan sekadar diplomasi, tetapi juga bergabung dengan organisasi HAM lain dan memperjuangkan hak sipil warga Papua," kata Jeffrey ketika dihubungi VIVA.co.id pada Rabu kemarin.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami percayakan dan menghargai insiden itu terjadi di wilayah kedaulatan Papua Nugini. Mereka juga telah mengerahkan tentara cukup banyak," ujar dia.
