Sumber :
- Kementerian Luar Negeri RI
VIVA.co.id
- Menjadi seorang diplomat tak harus selalu identik menjalani kehidupan glamor dan minum champagne. Sering kali mereka ditempatkan di area konflik dan dituntut mampu
mengatasi
krisis di negara penempatan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
TKI di Korea Diminta Hentikan Adu Jotos
Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Palang Merah Internasional (ICRC) memberikan pelatihan penangann krisis kemanuasiaan (konflik dan bencana alam) bagi 70 diplomat muda peserta Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Angkatan 39. Pelatihan tersebut juga diikuti enam orang staf muda dari BNP2TKI dan digelar di Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana milik BNPB di Sentul, Jawa Barat.
“Kita tidak pernah tahu di mana akan terjadi krisis. Tapi jika itu terjadi, maka setiap diplomat yang bertugas di area tersebut harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan. Ini adalah realisasi dari instruksi Menlu Retno agar semua diplomat memiliki kemampuan memberikan perlindungan kepada WNI dalam berbagai jenis krisis kemanusiaan di luar negeri”,ujar Direktur Perlindungan WNI & Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Jumat, 30 Oktober 2015.
Iqbal menjelaskan, selain mendapatkan pelatihan mengenai pengamanan diri dalam operasi di lapangan, dalam kegiatan tersebut juga diberikan pengetahuan dasar pemberian perlindungan kepada WNI dalam berbagai skenario krisis kemanusiaan di luar negeri, termasuk dalam situasi konflik maupun bencana alam.
Para diplomat, ujar Iqbal juga diberikan pelatihan dalam bentuk simulasi-simulasi. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari itu diberikan oleh para diplomat yang sudah berpengalaman menangani krisis di luar negeri, para pakar penanganan krisis dari ICRC dan serta pakar penanggulangan bencana dari BNPB
“Para diplomat muda sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Mereka merasakan manfaatnya dan wawasannya terbuka mengenai penanganan skenario paling buruk yang harus dihadapi oleh seorang diplomat saat menjalankan tugas di luar negeri," kata Iqbal menirukan kalimat Direktur Sekdilu, Spica Tutuhatunewa.
Penanganan terhadap krisis menjadi kebutuhan mendesak, karena dalam beberapa tahun terakhir para diplomat Indonesia yang bertugas di perwakilan maupun di Kemlu kerap dihadapkan pada berbagai jenis krisis kemanusian.
Dalam kondisi tersebut, kata Iqbal, para diplomat harus dapat melindungi dirinya sendiri dan memberikan perlindungan kepada WNI yang ada di wilayah tersebut.
"Dalam konflik Suriah misalnya, antara tahun 2012-2015 para diplomat mempertaruhkan nyawa untuk mengavakuasi lebih dari 12 ribu WNI dari Suriah dengan berbagai cara. Menghadapi situasi konflik di Yaman pada tahun 2015, dalam kurun waktu tiga minggu para diplomat berhasil memimpin evakuasi lebih dari 2000 WNI dan warga Negara asing dari Yaman ke daerah aman di sekitarnya," ucap Iqbal.
Para diplomat Indonesia juga turun ke lapangan ketika Nepal diguncang gempa hebat beberapa waktu lalu. Bersama prajurit TNI AU, para diplomat bahu-membahu menyelamatkan lebih dari 100 WNI yang terjebak bencana gempa bumi di kaki Pegunungan Himalaya tersebut.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kita tidak pernah tahu di mana akan terjadi krisis. Tapi jika itu terjadi, maka setiap diplomat yang bertugas di area tersebut harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan. Ini adalah realisasi dari instruksi Menlu Retno agar semua diplomat memiliki kemampuan memberikan perlindungan kepada WNI dalam berbagai jenis krisis kemanusiaan di luar negeri”,ujar Direktur Perlindungan WNI & Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Jumat, 30 Oktober 2015.
