Sumber :
- REUTERS / Jonathan Ernst
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Luhut Pandjaitan, menepis kabar penggunaan jasa makelar untuk memuluskan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu.
Baca Juga :
Menko Luhut Berencana Kunjungi Reklamasi Pulau G
Bantahan disampaikan untuk menangkis tulisan pengajar Ilmu Politik dan Studi Internasional di Universitas London, Inggris, Michael Buehler di blog New Mandala yang terbit pada Jumat pekan lalu.
"Ah enggak ada (penggunaan makelar). Bangsa ini bangsa yang besar, masa menggunakan makelar. Kalian mendengarkan omongan dia (Michael Buehler). Mentang-mentang dia seorang doktor," ujar Luhut yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada Senin sore, 9 November 2015.
Baca Juga :
Jokowi Minta Luhut Bereskan Persoalan Reklamasi
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu juga meminta agar publik tidak merendahkan harkat bangsa dengan mempercayai tulisan yang belum tentu akurat.
Kunjungan Jokowi ke AS, kata Luhut, murni merupakan undangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Barack Obama ketika bertemu di sela KTT APEC di Beijing tahun 2014 lalu.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga membantah memiliki hubungan yang dekat dengan pemilik perusahaan konsultan asal Singapura, Derwin Pereira. Dalam artikel Buehler, Luhut dituding menyerahkan dana senilai US$80 ribu atau setara Rp 1 miliar ke perusahaan milik Derwin, Pereira International PTE LTD.
Oleh Derwin dana tersebut kemudian diberikan kepada perusahaan humas yang berbasis di Las Vegas, R&R Partners. Perusahaan humas ini lah yang diduga membantu memuluskan lobi-lobi sebelum Jokowi menjejakkan kaki ke Negeri Abang Sam.
Alasan Buehler menuding Luhut yang menyerahkan dana tersebut, karena diduga keduanya memiliki kedekatan. Mereka saling mengenal ketika Derwin menjadi jurnalis di harian terbesar Singapura, The Straits Times dan pernah bekerja di Jakarta sebagai Kepala Biro.
"Ah, mereka itu teman. Semua saya anggap teman. Itu (Pereira International LTD) bukan perusahaan makelar, melainkan lobbyist firm, sama seperti di mana pun, termasuk di AS," kata Luhut.
Terkait dengan kunjungannya pada Maret lalu ke AS, Luhut menjelaskan, saat itu dia membawa surat pribadi Presiden Joko Widodo yang ditujukan bagi Presiden Barack Obama.
"Surat itu terkait menjawab permintaan Presiden Obama yang mengundang Presiden Jokowi ke AS," ujar Luhut.
Dalam analisa Buehler, kunjungan Luhut ke AS dianggap melangkahi kewenangan Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi. Sebab program kunjungan kenegaraan seharusnya menjadi tugas Kemlu.
Tulisan Buehler yang berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih" menghebohkan publik di Tanah Air karena dianggap menjadi skandal diplomasi. Buehler menggunakan dokumen publik yang diperoleh dari Kementerian Kehakiman AS sebagai dasar tulisannya.
[Baca juga: ]
Melalui artikelnya, Buehler mempertanyakan efektivitas diplomasi Indonesia, karena hingga menggunakan jasa pihak ketiga untuk memuluskan kunjungan mantan Gubernur DKI itu ke AS. Terlebih perusahaan konsultan humas R&R Partners dianggap tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai Indonesia.
Bantahan juga telah dalam keterangan pers yang disampaikan pada akhir pekan lalu. Mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu menyebut tidak ada penggunaan makelar dalam kunjungan Jokowi ke AS pada akhir Oktober lalu.
Retno mengatakan Kemlu sudah menyiapkan kunjungan Jokowi satu tahun sebelumnya.
"Persiapan untuk kunjungan tersebut juga mencakup sejumlah pertemuan tingkat Menteri dan kunjungan timbal balik para Menteri dan pejabat tinggi dari kedua negara, sejumlah misi bisnis, dan puncaknya adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, D.C. pada tanggal 21 September 2015," ujar Kemlu dalam keterangan tertulis. (ase)
Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan itu, Luhut juga membantah memiliki hubungan yang dekat dengan pemilik perusahaan konsultan asal Singapura, Derwin Pereira. Dalam artikel Buehler, Luhut dituding menyerahkan dana senilai US$80 ribu atau setara Rp 1 miliar ke perusahaan milik Derwin, Pereira International PTE LTD.
