- thedailybeast.com
VIVA.co.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI berupaya melakukan verifikasi, terkait warga negara Indonesia yang terkait dengan gerakan Daulah Islamiyah Irak dan al-Syam (ISIS). Dari Informasi awal, terdapat sekitar 428 WNI yang menjadi anggota ISIS.
Verifikasi akan diikuti dengan tindak lanjut hukum, sesuai dengan hukum lokal di negara tersebut, serta hukum di Indonesia.
“Informasinya ada sekitar 428 orang, mungkin lebih. Nah, itu kan perlu kami verifikasi dan koordinasi dulu,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir, saat ditemui di Malang, Senin 23 November 2015.
Kemlu juga melakukan kerjasama pemberantasan radikalisme dengan berbagai cara, misalnya kerjasama dengan Turki dan Suriah.
“Dengan ulama Suriah, kita minta ke beliau untuk tolong anak-anak kita di sana diberikan pencerahan. Karena pada dasarnya, orang terpengaruh nilai ekstrimisme itu tadi,’ kata Fachir.
Selain itu, Kemlu juga memikirkan dampak ketika mereka kembali ke Indonesia dan berpotensi menyebarkan ajaran radikalimes tersebut. Menurutnya, hal itu sudah sempat terjadi, ketika banyak mahasiswa Indonesia dari Afghanistan kembali ke Indonesia beberapa tahun lalu.
“Sama dengan dulu, mahasiswa kita banyak ke Afghanistan, dan mereka banyak bawa sesuatu yang berbeda ke sini. Makanya radikalisme itu sesuatu yang asing. Karena di sini semua agama datang dengan damai tanpa pakai perang, di sini tradisinya juga sangat rukun, itu yang perlu dikembangkan,” jelasnya.
Untuk mencegah bibit radikalisme, Kemenlu pun bekerjasama dengan ulama untuk mengembangkan dan memberdayakan kelompok Islam moderat.
Salah satunya dengan mengadakan International Conference of Islamic Scolars (ICIS) atau Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama dan Sufi sedunia, yang digagas bersama Hasyim Muzadi sejak 2003.
“ Seperti konferensi ICIS yang ke IV ini, memberdayakan kelompok moderat melalui konferensi ini,” kata Fachir.
ICIS yang ke IV bertempat di Malang, dan berlangsung hingga 25 November, diikuti oleh ulama dan sufi dari 23 negara lain, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, Turki, Suria, dan India. (ren)
